Giri Menang (Suara NTB) – Daerah yang terdampak kekeringan di wilayah Lombok Barat (Lobar) kian meluas. Hingga saat ini, sebanyak 49 dusun, 11 desa, dan lima kecamatan yang dilanda kekeringan. Jumlah warga yang terdampak kekeringan ini mencapai 15.427 jiwa. Dalam penanganan kekeringan ini, Pemerintah Kabupaten Lobar masih menetapkan status siaga bencana, belum ditetapkan darurat bencana.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Toni Hidayat mengatakan berdasarkan data sementara yang direkap per tanggal 4 Agustus 2026, terdapat 49 dusun di 11 desa yang terdampak kekeringan. 11 desa ini tersebar di lima kecamatan, di antaranya Kecamatan Sekotong terdapat dua desa, yakni Desa Sekotong Barat dan Cendimanik.
Di Kecamatan Lembar, tiga desa yaitu Desa Jembatan Gantung, Jakem Timur, dan Sekotong Timur. Di Kecamatan Gerung, ada dua desa terdiri dari dari Desa Banyu Urip dan Giri Tembesi.
Kecamatan Kuripan satu desa, yakni Desa Kuripan Selatan. Kemudian Kecamatan Batulayar, tiga desa yakni Desa Persiapan Penanggak, Desa Bengkuang, dan Batulayar Barat.
Pihaknya hingga saat ini telah menyalurkan air sebanyak setengah juta liter air atau sekitar 506.000 liter. Penyaluran air dilakukan sejak bulan Juni sebanyak 24 rate, meningkat pada bulan Juli sebanyak 70 dan pada bulan ini baru 8 rate pendistribusian air.
“Dalam sehari kita distribusi air empat kali, satu kali rate 5.000 ribu liter, kalau ditotal 20 ribu liter per hari,” imbuhnya.
Ia menyebut, dalam pendistribusian air ini, pihak BPBD berkolaborasi dengan OPD terkait seperti Damkarnat. Selain itu dengan mitra seperti PTAM Giri Menang, Bank NTB Syariah, PMI, BWS, dan BPBPK. Terbaru, pihaknya akan menindaklanjuti arahan BPBD Provinsi NTB dalam pelibatan retail modern untuk turut membantu penanganan kekeringan ini.
Terkait penanganan kekeringan pihaknya telah rapat dengan BPBD dan stakeholder terkait. Pihaknya juga telah mengusulkan operasional ke pihak BNPB untuk pendistribusian air bersih. “Kami juga sudah usulkan operasional (armada) ke BNPB karena kendala kami belum punya tangki air,” pungkasnya.
Diketahui, saat ini masih berlaku siaga bencana, yang berakhir tanggal 31 Agustus mendatang. BPBD pun telah menyiapkan kajian untuk menaikkan status ke darurat bencana. (her)
