Mataram (Suara NTB) – Masyarakat penerima manfaat Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kota Mataram dipastikan akan menerima bantuan beras sekaligus sebanyak 30 kilogram. Bantuan tersebut merupakan akumulasi alokasi selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dapat direalisasikan pada Agustus ini setelah seluruh proses administrasi dan teknis dinyatakan siap.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram, Sudirman, mengatakan pihaknya telah menerima informasi dari Perum Bulog mengenai perubahan skema penyaluran bantuan pangan (Bapang). Jika pada periode sebelumnya bantuan umumnya disalurkan untuk satu hingga dua bulan, kali ini pemerintah memutuskan menggabungkan alokasi selama tiga bulan dalam satu kali penyaluran.
“Jadi, ini untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September, sehingga masyarakat langsung menerima 30 kilogram beras. Intinya, kita masih menunggu semuanya benar-benar clear agar bantuan bisa disalurkan bulan ini,” ujarnya, Senin (3/8).
Menurut Sudirman, perubahan skema tersebut menjadi salah satu penyebab penyaluran bantuan mengalami keterlambatan. Semula, Bulog merencanakan penyaluran hanya untuk alokasi Juli dengan jumlah 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, dalam perkembangannya pemerintah pusat mengubah mekanisme penyaluran sehingga seluruh alokasi tiga bulan digabungkan menjadi satu kali distribusi.
“Karena ada perubahan skema dari pusat, penyalurannya sempat tertunda. Sekarang digabung menjadi tiga bulan sekaligus,” jelasnya.
Ia menambahkan, pola penyaluran kali ini juga berbeda karena masyarakat tidak lagi menerima minyak goreng yang sebelumnya menjadi bagian dari paket bantuan pangan. Meski belum ada penjelasan resmi mengenai kebijakan tersebut, Sudirman menduga penghentian bantuan minyak goreng berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Kendati terdapat perubahan jenis bantuan yang diterima masyarakat, hingga kini DKP Kota Mataram belum menerima laporan adanya keberatan atau protes dari keluarga penerima manfaat. Menurutnya, masyarakat lebih mengutamakan bantuan beras yang dinilai paling dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
“Selama ini belum ada yang saya dengar memprotes. Alhamdulillah, masyarakat bersabar dan tetap bersyukur karena masih menerima bantuan berupa beras,” katanya.
Sudirman menyampaikan, jumlah penerima manfaat bantuan Cadangan Pangan Pemerintah di Kota Mataram masih mengacu pada data periode sebelumnya, yakni sebanyak 31.127 keluarga penerima manfaat. Data tersebut masih menjadi dasar penyaluran hingga adanya pembaruan dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah penerima manfaat pada periode berikutnya. Hanya saja, apabila terjadi penyesuaian data, peningkatannya diperkirakan tidak akan terlalu signifikan.
Program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, sekaligus membantu mengendalikan dampak kenaikan harga bahan pokok. Melalui penyaluran beras secara berkala, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat dapat terpenuhi. (pan)
