Mataram (Suara NTB) – Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor kelautan dan perikanan di NTB menjadi sorotan. Setelah Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyebut NTP subsektor ini masih menjadi yang terendah dibanding subsektor pertanian lainnya, kalangan akademisi menilai persoalan utama terletak pada minimnya hilirisasi produk perikanan.
Pakar Kelautan Universitas Mataram (Unram), Prof. Hilyana, mengatakan karakteristik komoditas hasil laut yang mudah rusak membuat posisi tawar nelayan sangat lemah. Akibatnya, nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan secepat mungkin dengan harga yang sering kali jauh di bawah nilai ideal.
“Komoditas kelautan dan perikanan memiliki umur simpan yang sangat pendek. Setelah beberapa jam saja kualitasnya mulai menurun sehingga harga ikut anjlok. Karena itu nelayan tidak punya banyak pilihan selain segera menjual hasil tangkapannya,” ujar Prof. Hilyana.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab NTP subsektor perikanan sulit meningkat. Berbeda dengan komoditas pertanian lain yang masih dapat disimpan dalam waktu tertentu, hasil perikanan memiliki risiko kerusakan yang jauh lebih tinggi sehingga daya tawar produsen menjadi rendah.
Karena itu, Prof. Hilyana menegaskan hilirisasi merupakan solusi paling strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan.
Ia mencontohkan komoditas udang yang selama ini sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Padahal, jika diproses terlebih dahulu, seperti dibuang kepala, dibersihkan, dibekukan, atau diolah menjadi produk siap konsumsi, nilai jualnya dapat meningkat signifikan sekaligus memperpanjang masa simpan.
“Hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah. Produk tidak lagi dijual mentah, tetapi sudah melalui proses sehingga harga lebih tinggi dan daya saingnya meningkat,” katanya.
Selain meningkatkan pendapatan nelayan, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru. Menurut Prof. Hilyana, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dapat terserap pada industri pengolahan ikan maupun udang yang berkembang di daerah.
Ia menilai investasi di sektor perikanan selama ini memang belum berkembang optimal karena investor masih mempertimbangkan risiko bahan baku yang mudah rusak dan pasokan yang belum stabil.
Untuk itu, pemerintah daerah dinilai perlu menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian usaha sekaligus mendorong tumbuhnya industri pengolahan di NTB. Dengan adanya industri hilir, investor tidak lagi hanya membeli bahan baku dari daerah, tetapi juga melakukan proses produksi di NTB sehingga nilai tambah tetap dinikmati masyarakat lokal.
“Hadirnya industri pengolahan akan menggerakkan ekonomi daerah. Nelayan memperoleh harga yang lebih baik, sementara masyarakat juga mendapatkan peluang kerja baru,” ujarnya.
Prof. Hilyana menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha juga menjadi faktor penting untuk mempercepat lahirnya industri hilirisasi perikanan di NTB. Menurutnya, jika ekosistem tersebut terbentuk, subsektor kelautan dan perikanan berpeluang menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. (bul)
