Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengaku tidak memiliki dana hingga Rp5 miliar untuk maju sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2026-2030. Hal ini disampaikan menyusul adanya dorongan dari Ketua Umum KONI, Marciano Norman yang meminta Gubernur untuk maju sebagai Ketua KONI NTB.
Ia mengaku, pihaknya baru saja mendengar adanya dorongan dari KONI pusat untuk maju memimpin KONI NTB. Meski begitu dan mengatakan tidak memiliki Rp5 miliar, pihaknya akan mempertimbangkan dorongan tersebut.
“Istikharah dulu, istikharah. Saya baru dengar dari beliau. Jadi kita tunggu, kita istikharah dulu,” ujarnya, Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurutnya, pihaknya saat ini sedang fokus pada agenda besar Pemprov NTB, dalam hal ini Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII NTB-NTT 2028 termasuk dalam agenda tersebut.
“Ndeq bedoe Rp5 miliar, bih siq kampanye (saya tidak punya Rp5 miliar, habis dipakai kampanye, red),” katanya dalam bahasa sasak.
Saat disinggung apakah pihaknya benar-benar mau maju sebagai Ketua KONI NTB, Iqbal melanjutkan pihaknya akan maju apabila sudah memiliki Rp5 miliar. Namun, dalam pelaksananya, pendaftaran Ketua KONI NTB hanya membutuhkan sekitar Rp200 juta untuk biaya registrasi bakal calon ketua umum.
“Begitulah,” singkatnya.
Terpisah, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, mendorong Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal pimpin KONI NTB. Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke NTB pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurutnya, pemilihan Gubernur menjadi Ketua KONI menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII NTB-NTT Tahun 2028 akan lebih memudahkan penyelenggaraan agenda olahraga nasional tersebut. Sebab, Gubernur sebagai pimpinan mampu mengambil kebijakan.
“Kalau Gubernur maju sebagai Ketua KONI, kita semua harus mendukung. Harus mendukung. Beliau adalah pejabat tertinggi di provinsi ini. Kalau pejabat tertinggi mencalonkan sebagai Ketua KONI, kita harus dukung penuh,” ujarnya, Jumat, 7 Agustus 2026.
Ia melanjutkan, PON sebagai multi event olahraga nasional harus dipimpin oleh pejabat tertinggi. Di tambah lagi, Gubernur sekarang telah ditunjuk sebagai Pengurus Besar (PB) PON. Dengan menjadikan Gubernur sebagai Ketua KONI dan PB PON dinilai akan lebih memudahkan perhelatan olahraga tersebut karena pengambilan kebijakan akan lebih efisien.
Sebagai informasi, sebelumnya Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, mengatakan jika ingin menjadi Ketua KONI, perlu merogoh kocek hingga Rp5 miliar. Hal ini disampaikan saat penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB beberapa waktu lalu.
“Saya udah bilang, ingat ya, mau jadi Ketua KONI buat hadapin PON harus punya uang 5 miliar, pribadi. Ya, jangan dia bilang punya uang punya uang nanti uangnya enggak ada, itu biasa begitu,” katanya.
Menurutnya, terdapat pihak yang diduga ingin mendongkel dirinya dari jabatan Ketua KONI NTB. Lantaran, isu tersebut dikaitkan dengan rencana pelaksanaan pemilihan Ketua KONI NTB baru yang menurut informasi akan digelar pada Agustus mendatang.
“Agak panas, iya. Saya ini orang politik, biasa-biasa aja. Kalau ada yang mau jadi Ketua KONI enggak apa-apa, asal dia punya duit 5 miliar ya udah enggak apa-apa. Ambil aja, enggak usah mau pusing,” tekannya. (era)
