Dompu (Suara NTB) – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Dompu mulai ada kepastian. Program yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem itu sudah dapat ditenderkan tahun ini, sehingga pembangunan fisiknya bisa dimulai pada 2027.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono pekan kemarin mengatakan, rencana lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Bara, Kecamatan Woja, telah ditinjau tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 24 Juli 2026. “Kita berharap proyek ini bisa ditenderkan tahun ini, sehingga bisa dimulai pembangunannya tahun depan,” harap Yani.
Lahan yang diusulkan Pemprov NTB bersama Pemda Dompu dinilai memenuhi persyaratan teknis pembangunan SR. Luas lahan lebih dari 6 hektare atau sesuai kebutuhan minimal lokasi sekolah rakyat. Namun, sebagian lahan seluas sekitar 10 are telah diserahkan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Lokasi tersebut juga memiliki akses jalan yang memadai, sumber air bersih, tidak berada di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), sesuai dengan RTRW, serta tidak masuk kawasan rawan banjir.
Setelah peninjauan, rencana pembangunan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi antara Pemprov NTB sebagai pemilik lahan dan Pemda Dompu. Rapat direncanakan berlangsung secara daring. “Rencananya rapat via zoom, tapi sampai sekarang masih menunggu jadwal,” ujarnya.
Menurut Yani, kehadiran sekolah rakyat dinilai penting bagi Kabupaten Dompu yang masih menghadapi persoalan kemiskinan. Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin Dompu turun dari 12,62 persen pada 2023 menjadi 11,59 persen pada 2024, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 32.080 jiwa. Pada 2025, angka tersebut kembali turun menjadi 11,15 persen.
Sementara itu, data kemiskinan ekstrem yang dikutip dari BPS pada 2025 masih menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi khusus.
Pemerintah Kabupaten Dompu bahkan menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan menjadi nol persen pada 2027.
Dalam konteks itu, SR menjadi salah satu intervensi jangka panjang pemerintah melalui pendidikan. Program yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, dirancang sebagai pendidikan gratis berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama kelompok Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kementerian Sosial menyebut SR ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan, pembentukan karakter, kepemimpinan dan keterampilan hidup.
Di NTB sendiri, pemerintah pusat sebelumnya merencanakan pembangunan lima SR dengan kebutuhan lahan masing-masing minimal sekitar 5 hektare.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus kata Yani, berharap SR segera terealisasi karena program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin, tetapi juga menjadi investasi untuk mengubah kondisi sosial ekonomi keluarga mereka.
“Pendidikan yang layak diharapkan keturunan dari warga yang masuk kelompok miskin ekstrem ke depan akan terputus rantainya menjadi keluarga yang sejahtera,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan SR di Dompu diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan melalui intervensi yang tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia dari keluarga paling rentan. (ula)
