Mataram (Suara NTB) – Nama Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mendapat dukungan dari beberapa pihak untuk menjadi calon Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2026/2030. Dukungan tersebut datang dari KONI Pusat dan juga DPRD NTB.
Namun, jabatan strategis di KONI itu dinilai tak cocok dinakhodai oleh pemimpin daerah seperti Gubernur. Penilaian itu disampaikan Pengamat Hukum Prof. Dr. H. Zainal Asikin, Sabtu (8/8).
Menurutnya, ada kontradiksi jika gubernur merangkap jabatan menjadi Ketua KONI NTB. Terutama dalam hal fungsi dan tanggung jawab. KONI, kata Prof. Asikin, bertugas menyiapkan atlet yang akan bertanding pada Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang. Sementara Gubernur memiliki posisi yang juga strategis yakni sebagai pelaksana dan penanggung jawab PON.
“Masak Gubernur merangkap jabatan penanggung jawab PON dan penyiapan atlet?” tanyanya.
Rangkap jabatan tersebut bagi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram ini dikhawatirkan akan berimplikasi pada gelaran PON 2028 nantinya. Terlebih, NTB akan menjadi salah satu tuan rumah pesta olahraga tersebut. Karena itu, diperlukan perhatian dan kinerja yang serius untuk menyelenggarakannya.
“Khawatir tidak fokus nantinya (kalau Gubernur rangkap jabatan),” ujarnya mengingatkan.
Prof. Asikin menekankan, dalam rangka menghadapi PON 2028 nantinya, KONI memang harus berfokus pada persiapan dan pembinaan atlet. Sehingga, NTB mampu meraih hasil terbaik ke depan.
“Bagi saya bahwa perlu fokus pembinaan atlet menghadapi PON agar jangan dicampur dengan jabatan Gubernur,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, mendorong Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memimpin KONI NTB.
Menurutnya, pemilihan Gubernur menjadi Ketua KONI menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII NTB-NTT Tahun 2028 akan lebih memudahkan penyelenggaraan agenda olahraga nasional tersebut. Sebab, Gubernur sebagai pimpinan mampu mengambil kebijakan.
“Kalau Gubernur maju sebagai Ketua KONI, kita semua harus mendukung. Harus mendukung. Beliau adalah pejabat tertinggi di provinsi ini. Kalau pejabat tertinggi mencalonkan sebagai Ketua KONI, kita harus dukung penuh,” ujarnya, Jumat, 7 Agustus 2026.
Ia melanjutkan, PON sebagai multi event olahraga nasional harus dipimpin oleh pejabat tertinggi. Di tambah lagi, Gubernur sekarang telah ditunjuk sebagai Pengurus Besar (PB) PON. Dengan menjadikan Gubernur sebagai Ketua KONI dan PB PON dinilai akan lebih memudahkan perhelatan olahraga tersebut, karena pengambilan kebijakan akan lebih efisien.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto. Menurutnya, kepala daerah merupakan figur yang tepat untuk memimpin organisasi holding cabang olahraga tersebut, terutama dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 yang akan digelar di NTB dan NTT.
Menurut Sudirsah, wacana Gubernur Iqbal memimpin KONI tidak semestinya hanya dilihat dari perspektif rangkap jabatan. Terpenting kata dia, adalah sosok pemimpin yang mampu mengonsolidasikan seluruh stakeholder dan sumber daya daerah menjelang PON 2028.
“Perdebatan ini sering dimulai dari pertanyaan yang keliru. Persoalannya bukan apakah gubernur boleh atau tidak memimpin KONI, melainkan apakah NTB memiliki kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh energi daerah untuk menyongsong PON 2028,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu mengatakan, PON bukan sekadar ajang kompetisi olahraga. Prestasi atlet dinilainya membutuhkan pembinaan berkelanjutan, dukungan anggaran, fasilitas olahraga, layanan kesehatan, hingga koordinasi antarlembaga.
Menurutnya, sebagian besar kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan peran pemerintah daerah. Karena itu, keterlibatan kepala daerah dalam memimpin KONI NTB justru dapat memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintahan dan pembinaan olahraga.
“Memisahkan pemerintahan dari pembangunan olahraga sama saja memisahkan sebab dari akibat. Karena itu, jika Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memimpin KONI, yang terjadi bukan penumpukan kekuasaan, melainkan penyatuan arah kebijakan,” tegasnya.
Sudirsah menilai tantangan pembinaan olahraga di NTB selama ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga konsolidasi antarlembaga. Menurutnya, KONI membutuhkan sosok yang mampu menggerakkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. (sib/era)
