KETUA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTB, Sinta Agathia M. Iqbal, mencari solusi guna memastikan kelayakan insentif Kader Posyandu. Hal ini dinilai penting karena Kader sebagai pembenteng kesehatan masyarakat yang ada di desa.
“Jadi bukan kami tidak peduli. Kami sangat concern, kami mencoba mencarikan jalan keluar sebisa mungkin untuk teman-teman Kader,” ujarnya, Senin, 10 Agustus 2026.
Kader Posyandu di NTB menerima insentif sekitar Rp150 ribu per bulan. Biasanya, mereka mendapatkan insentif tiga bulan sekali. Nominal itu didapatkan dari alokasi dana desa (DD). Peraturan mengenai Kader Posyandu juga diatur oleh Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 30 Tahun 2021.
Nominal Rp150 ribu dinilai angka yang cukup layak untuk para Kader Posyandu. Hanya saja, dari alokasi senilai Rp150 ribu tersebut, terkadang para Kader menerima kurang dari itu karena banyak yang terpotong akibat alokasi diambil dari anggaran DD. Untuk itu, pihaknya kini tengah mencari solusi agar nominal yang telah ditentukan dalam Pergub tersebut bisa diterima tanpa potongan oleh Kader.
“Dan kami sangat prihatin juga tentang ini. Jadi kami berusaha mencarikan jalan keluarnya yang terbaik dan yang paling tepat sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Apalagi, Kader Posyandu saat ini harus memenuhi standar pelayanan minimal (6 SPM), di tambah lagi mereka dituntut harus menggunakan pendekatan psikologis guna membantu mengentaskan stunting di NTB. Tak jarang pula mereka mendapatkan tugas tambahan guna memastikan masyarakat tetap berangkat posyadu.
“Jadi memang kami berusaha betul mencarikan jalan keluar terhadap itu. Tapi memang sampai dengan hari ini belum menemukan solusi yang terbaik untuk teman-teman kader,” tambahnya.
Saat ini, pihaknya mengaku tengah mencari sistem terbaik agar hak kader posyandu di NTB terpenuhi. Adapun dengan adanya opsi-opsi seperti penggunaan dana Desa Berdaya, Sinta mengaku tetap harus berhati-hati. Apalagi, saat ini desa harus melakukan program-program masing-masing desa, di tambah lagi ada kendala efisiensi di hampir semua instansi.
“Cuma kita berusaha, minimal kita hadir buat teman-teman Kader. Jadi teman-teman Kader itu tidak sendirian untuk melewati masa-masa sulit ini. Kita tetap bolak-balik telepon memastikan semuanya baik,” ungkapnya.
Istri Gubernur Lalu Muhamad Iqbal itu mengaku, para Kader seringkali menyampaikan keluhan-keluhan mereka selama bertugas menjadi Kader Posyandu. Menurutnya, para Kader ini sangat menikmati pekerjaannya karena merasa bermanfaat bagi masyarakat. “Tapi di satu sisi juga ada kebutuhan yang tidak bisa kita tutup mata juga kan,” pungkasnya. (era)
