Selong (Suara NTB) – Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengimbau masyarakat, khususnya kelompok tani dan pengecer pupuk bersubsidi, agar mewaspadai aksi penipuan melalui pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas maupun pejabat di lingkungan Dinas Pertanian.
Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi, menyusul adanya laporan terkait oknum yang mencatut nama pejabat untuk meminta pengaturan alokasi pupuk di luar ketentuan sekaligus meminta sejumlah uang.
Salah seorang pengecer pupuk bersubsidi di wilayah selatan mengaku dihubungi melalui WhatsApp oleh seseorang yang mengaku membawa perintah Kepala Dinas Pertanian. Pelaku bahkan meminta uang dan mencantumkan nomor rekening pribadi.
“Dia bilang ini perintah Kadis. Tapi kami curiga karena tidak ada surat resmi dan tidak pernah ada rapat koordinasi. Kami dimintai uang,” ungkap pengecer tersebut.
Menanggapi hal itu, Lalu Fathul Kasturi kepada Suara NTB, Minggu (16/8/2026) menegaskan bahwa dirinya maupun pejabat di lingkup Dinas Pertanian Lotim tidak pernah mengirimkan pesan WhatsApp seperti yang beredar tersebut.
Ia meminta kelompok tani, pengecer pupuk atau PPTS, serta PUD untuk tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan pejabat Dinas Pertanian. Setiap informasi yang diterima harus terlebih dahulu dikonfirmasi melalui jalur resmi Dinas Pertanian.
Kadistan juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai akun WhatsApp yang dipastikan bukan merupakan staf Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur.
“Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat petani tidak pernah memungut biaya, alias gratis!” tegas Fathul Kasturi.
Ia menambahkan, tidak pernah ada perintah dari dirinya maupun pejabat Dinas Pertanian kepada pihak lain untuk menghubungi petani atau pengecer pupuk guna meminta sejumlah uang.
Terkait distribusi pupuk bersubsidi, Fathul menegaskan seluruh proses harus mengacu pada RDKK serta jalur administrasi yang jelas dan sesuai regulasi.
“Kami tidak pernah memberi perintah yang tidak tertulis. Kalau ada oknum mengatasnamakan dinas atau membawa nama pimpinan, itu murni tindakan individu dan bukan kebijakan kami,” katanya.
Dinas Pertanian juga meminta para pengecer segera melapor apabila menemukan pihak yang mencoba memaksa, menekan, atau mengarahkan distribusi pupuk tanpa dasar hukum maupun dokumen resmi.
“Kalau ada yang mencatut nama Kadis, segera laporkan. Jangan diteruskan, jangan dijadikan dasar mengambil keputusan,” ujarnya.
Menurutnya, pencatutan nama pejabat berpotensi mengganggu tata kelola distribusi pupuk dan berdampak terhadap pasokan pupuk bagi petani. Laporan dari masyarakat dinilai penting untuk membantu proses pelacakan dan penindakan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab.
Untuk mencegah meluasnya modus tersebut, Kepala Dinas Pertanian juga meminta seluruh Kepala UPTPP menyampaikan Surat Edaran Kepala Dinas Pertanian Lotim kepada camat, kepala desa/lurah, kelompok tani, dan PPTS di wilayah binaan masing-masing.
Masyarakat pun diingatkan agar tidak mudah percaya terhadap isu atau pesan yang mengatasnamakan “perintah pejabat”. Setiap kebijakan terkait distribusi pupuk, kata Fathul, memiliki mekanisme resmi dan tidak dilakukan melalui instruksi pribadi yang disertai permintaan uang.
“Jika ada pesan atau telepon yang mencurigakan, segera konfirmasi kepada Dinas Pertanian. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan pesan WhatsApp,” demikian pontanya. (rus)
