Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat belum mencairkan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Akan tetapi, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tetap menjalankan tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Seperti diketahui,rangkaian Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang diikuti 21 desa telah memasuki tahapan pencalonan. Tahapan tersebut berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Sumbawa Barat Nomor 100.3.3.21175 Tahun 2026 tentang Penetapan Susunan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026.
Hingga saat ini, sebanyak 10 tahapan telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD). Tahapan pencalonan berlangsung mulai 19-27 Agustus 2026.
Ketua PPKD Desa Tambak Sari, Rahmad Hidayat mengatakan panitia mulai menerima pendaftaran bakal calon kepala desa sejak 19 Agustus. “Para bakal calon yang akan maju di desa kami sudah ada yang datang mengambil formulir,karena memang sudah masuk tahap pendaftaran,” kata Rahmad saat ditemui di Sekretariat PPKD Desa Tambak Sari, Rabu (19/8).
Namun, di tengah pelaksanaan tahapan tersebut, Rahmad mengungkap jika anggaran Pilkades yang bersumber dari pemerintah daerah belum dicairkan. Kondisi itu kata dia, membuat pihaknya harus menalangi sementara sejumlah kebutuhan operasional, seperti konsumsi rapat, alat tulis kantor (ATK), pembuatan spanduk dan kebutuhan lainnya.
Ia menduga belum cairnya anggaran Pilkades itu, berkaitan dengan adanya perubahan regulasi dan sistem pelaksanaan Pilkades. Pilkades serentak tahun ini akan menggunakan sistem digital atau e-voting, berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya yang menggunakan surat suara secara konvensional. “Kami tidak tahu persis apa sebabnya. Tapi mungkin adanya perubahan regulasi tersebut yang menyebabkan anggaran Pilkades belum dapat direalisasikan hingga saat ini,” katanya.
Meski demikian, PPKD tetap berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Rahmad mengatakan panitia akan berupaya memastikan setiap tahapan Pilkades serentak khususnya di Desa Tambak Sari berjalan lancar. “Kami dari PPKD Tambak Sari yang telah dibentuk bertekad menyukseskan pelaksanaan Pilkades Serentak ini. Di setiap tahapan, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar semuanya berjalan lancar,” tegasnya seraya mengungkap jika rekening PPKD pada Bank NTB Syariah baru dibuat. “Baru hari ini dibuka di Bank NTB Syariah,” sambung Rahmad.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Yayan Anugrainsa menjelaskan bahwa pencairan anggaran Pilkades memiliki mekanisme tersendiri karena dana tersebut bersifat hibah.
Yayan mengatakan DPMD telah meminta seluruh PPKD mengajukan proposal pembiayaan Pilkades sebagai dasar proses pencairan anggaran. “Kepada PPKD, kami sudah minta mereka mengajukan proposal untuk pembiayaan Pilkades. Kami juga sudah meminta desa untuk menalangi terlebih dahulu sambil menunggu dananya cair,” katanya.
Ia menjelaskan proposal tersebut harus diajukan oleh PPKD dan ditujukan kepada Bupati Sumbawa Barat. Setelah proposal diterima, DPMD akan melakukan evaluasi untuk menentukan besaran anggaran yang dapat disetujui. “Uang ini ada mekanisme pencairannya, harus ada proposal dari PPKD dulu yang ditujukan ke Bupati karena ini dana hibah. Setiap proposal yang masuk akan kita evaluasi, kita sampaikan berapa yang disetujui, baru kita cairkan melalui rekening PPKD,” jelasnya.
Yayan menegaskan PPKD masih memiliki waktu untuk melengkapi dan memasukkan proposal pembiayaan tersebut. DPMD menetapkan batas pengajuan proposal hingga akhir Agustus 2026.(bug)
