Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin menegaskan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus aspek vital dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikan saat menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, Kamis (20/8/2026).
Bupati didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik dalam forum yang digelar merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang pelaksanaan forum kemitraan tahun 2026.
Dalam sambutannya, Haerul Warisin mengatakan, pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan kondisi kesehatan masyarakat yang baik. “Tanpa kesehatan yang baik, berbagai agenda pembangunan tidak akan berjalan,” ujarnya.
Menurutnya, forum kemitraan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lombok Timur.
Bupati juga menyoroti besarnya jumlah peserta BPJS Kesehatan di Lombok Timur yang berdampak terhadap beban pengeluaran pemerintah daerah. Kendati demikian, Pemkab Lombok Timur memastikan komitmen untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pemda akan terus mencari solusi bersama legislatif dengan mengedepankan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan program kesehatan. “Semua informasi akan dibuka dan tidak disembunyikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong memperkuat kerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan. Menurutnya, koordinasi yang baik dibutuhkan agar setiap persoalan pelayanan dapat ditangani secara cepat dan responsif.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penghapusan peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya telah terdaftar pada fasilitas kesehatan tertentu. Bupati meminta kasus semacam itu segera ditangani agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kalau ada peserta yang sebelumnya terdaftar di fasilitas kesehatan lalu terhapus, permasalahan itu harus segera diperbaiki,” katanya.
Selain kepesertaan, Haerul juga memberikan perhatian terhadap kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Ia meminta peningkatan mutu tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan medis, hingga obat-obatan menjadi perhatian bersama.
Kebersihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan. Bupati meminta pengelolaan sampah dilakukan dengan baik serta melarang penempatan barang-barang pribadi di ruang pelayanan yang berpotensi mengganggu kenyamanan pasien.
Ia juga mengapresiasi BPJS Kesehatan beserta seluruh mitra yang selama ini telah membangun kerja sama dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Menurutnya, proses pendaftaran peserta harus dilakukan secara cepat dan tidak boleh ada penolakan terhadap masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai peserta. Sinergi antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, fasilitas kesehatan, dan instansi terkait juga perlu terus diperkuat.
“Perlindungan kesehatan harus diberikan secara berkeadilan dan menyeluruh bagi masyarakat,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Bupati menegaskan kesehatan tetap menjadi prioritas karena merupakan salah satu layanan dasar pemerintah. Pemkab Lombok Timur bahkan akan meninjau kemungkinan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan tahun 2026 agar kebutuhan pelayanan kesehatan tetap dapat dipenuhi.
Forum kemitraan ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan program jaminan kesehatan masyarakat di Lombok Timur.
Dalam struktur forum tersebut, Bupati Lombok Timur bertindak sebagai pengarah, Sekretaris Daerah sebagai ketua, sedangkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong sebagai sekretaris.
Adapun anggota forum terdiri dari Komisi II DPRD Lombok Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, pimpinan rumah sakit daerah, organisasi profesi, serta BPJS Kesehatan Cabang Selong.
Dengan penguatan kemitraan tersebut, Pemkab Lombok Timur berharap pelayanan kesehatan tidak hanya semakin mudah diakses masyarakat, tetapi juga semakin cepat, bermutu, transparan, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga. (rus)
