Mataram (Suara NTB) – Kekeringan di sejumlah wilayah Provinsi NTB telah berdampak signifikan terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat dengan prediksi cuaca kering dari BMKG diperkirakan masih berlangsung cukup panjang.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPRD NTB, Ir. Made Selamet, menekankan bahwa penanganan kekeringan tidak dapat hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah saja. Tapi semua unsur pemerintah daerah harus gotong royong membantu masyarakat terdampak.
Menurut Made Slamet bahwa yang diperlukan saat ini adalah kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat untuk memastikan kebutuhan dasar warga, khususnya air bersih, tetap terpenuhi.
Dia menilai berbagai instansi memiliki peran masing-masing. Dinas kesehatan, pemadam kebakaran, BPBD, hingga perusahaan daerah penyedia air minum dapat dilibatkan sesuai dengan kapasitas dan armada yang dimiliki.
“Tidak bisa hanya satu OPD yang diperankan. Semua harus bergerak. BUMN juga harus ikut terlibat, swasta dan pemerintah juga harus terlibat,” jelasnya, pada Jumat (21/8).
Selain pemerintah, ia juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengalokasikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut, menurutnya, dapat diarahkan pada penyediaan air bersih maupun kebutuhan dasar lainnya.
Ia mencontohkan pola gotong royong dalam menghadapi kondisi darurat, seperti pelaksanaan pasar murah dengan melibatkan distributor untuk membantu menekan harga kebutuhan pokok. Pola serupa, kata dia, dapat diterapkan dalam penanganan krisis air bersih.
“Jangan sampai masyarakat mendapat petaka atau bahkan meninggal karena persoalan air. Kita tidak bisa hanya berpangku pada satu pihak. Harus semua bergotong royong,” tekannya.
Made Selamet berharap pemerintah segera memetakan wilayah yang mengalami kekeringan dan mengalami krisis air bersih. Data tersebut penting sebagai dasar bagi seluruh pihak dalam menentukan lokasi serta bentuk bantuan yang harus diberikan.
Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini karena kondisi kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung. Dengan kolaborasi lintas sektor, distribusi air bersih diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan. (ndi)
