Sumbawa Besar (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Provinsi NTB, melakukan audit pendahuluan pemeriksaan kinerja di lingkup Pemkab Sumbawa pada, Kamis (27/8). Audit tersebut akan dilaksanakan selama 40 hari kerja.
“Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program yang ada di pemerintah sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki,” kata Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono.
Pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan dukungan aktif dalam penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan. Termasuk pengelolaan Perumdam Batulanteh dalam penyediaan layanan air minum serta penyelenggaraan kepariwisataan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dukungan dan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah sangat kita harapkan. Sehingga potensi yang tidak diinginkan terjadi bisa diminimalisir,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori memastikan seluruh perangkat daerah siap mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Tujuanya agar hasil dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola,memperkuat kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sangat menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan kinerja oleh BPK RI sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Termasuk mendorong pengelolaan sektor strategis daerah yang semakin efektif,” ucapnya.
Wabup menginstruksikan seluruh perangkat daerah bersikap terbuka dalam menyampaikan data, kebutuhan maupun kendala yang dihadapi,sehingga hasil pemeriksaan nantinya bisa memberikan manfaat nyata bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, pemeriksaan yang dilaksanakan selama 40 hari tersebut juga diharapkan bisa mendorong pengelolaan sektor pariwisata yang lebih efektif,sehingga tidak hanya berkembang sebagai destinasi, tetapi mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa.
“Kita semua OPD terbuka selama proses pemeriksaan termasuk menyampaikan apa yang menjadi kendala di lapangan. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” demikian kata Wabup. (ils)
