Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram kembali akan memangkas perjalanan dinas pada anggaran pendapatan dan belanja (APBD) tahun 2027. Hal ini sesuai kebijakan pemerintah pusat melanjutkan efisiensi anggaran.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri menerangkan, pemerintah pusat kembali akan melakukan efisiensi anggaran di tahun 2027. Kebijakan ini dipastikan akan berdampak terhadap pemangkasan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Mataram.
Salah satu anggaran yang akan dipangkas adalah perjalanan dinas dipangkas 50 persen. Belanja makan dan minum serta program OPD lainnya. “Iya, kita tetap lakukan pemangkasan untuk perjalanan dinas mencapai 50 persen,” terang Sekda ditemui usai menghadiri HUT ke-33 Kota Mataram pada, Senin (31/8).
Sekda menyebutkan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2027 mencapai Rp1,7 triliun. Skema penganggaran ini hampir sama seperti tahun 2026. Ia mengaku belum mengetahui jumlah transfer dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah, sehingga asumsi postur APBD disamakan.
Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menegaskan, alokasi anggaran di tahun 2027, akan memprioritaskan penyelesaian visi-misi wali kota dan wakil wali kota mataram berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Iya, kita prioritaskan juga untuk program prioritas kepala daerah,” katanya.
Selain itu lanjut Alwan, kebijakan prioritas lainnya adalah mendukung program nasional untuk penanggulangan stunting,koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP) dan koperasi nelayan merah putih (KNMP).
Secara detail belum diketahui secara pasti alokasi anggaran untuk mendukung program Presiden RI H. Prabowo Subianto tersebut. Pengalokasian anggaran masih menunggu dana transfer dari pemerintah pusat. “Program prioritas nasional tetap kita akan prirotaskan juga,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang pimpinan OPD yang enggan dikorankan namanya menolak dilakukan efisiensi anggaran di tahun 2027. Pasalnya, program prioritas tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena harus memilah kembali. Di satu sisi, program yang direncanakan tahun 2026 terpaksa ditunda. “Program tahun ini saja ada yang tidak bisa dieksekusi karena efisiensi anggaran,” katanya.
Semestinya kata dia, pemerintah pusat tidak melakukan pemangkasan anggaran supaya program berjalan dengan baik. Di satu sisi, OPD yang dipimpin memprioritaskan pemberdayaan dan pelatihan untuk peningkatan skill perlu memperbanyak pelatihan bagi dunia usaha. “Pelaku usaha perlu kita kembangkan kemampuannya. Kalau dilakukan pemangkasan lagi bagi bisa dilakukan pemberdayaan,” demikian Alwan. (cem)
