Mataram (Suara NTB) – Peternak ayam petelur di NTB menghadapi persoalan disparitas harga telur. Di tingkat peternak, harga telur relatif rendah, sementara di pasar konsumen harganya jauh lebih tinggi.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) NTB, Muhammad Riadi, menyebut kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi masuknya telur dari luar daerah melalui jalur yang tidak resmi.
Riadi mengatakan, berdasarkan pemantauan di lapangan, harga telur ukuran besar di pasar bisa mencapai sekitar Rp55 ribu-Rp60 ribu per tray, sedangkan di tingkat peternak berada di kisaran Rp44 ribu hingga Rp52 ribu per tray.
“Di pasar telur yang besar itu Rp60 ribu, sementara di tingkat peternak sekitar Rp44 ribu. Sampai sekarang kondisinya masih seperti itu,” kata Riadi.
Menurut dia, selisih harga tersebut menunjukkan adanya persoalan pada rantai distribusi. Pedagang perantara atau middleman dinilai memiliki posisi tawar lebih kuat karena peternak berada dalam kondisi harus segera menjual telur yang dihasilkan.
“Peternak kalau harganya ditentukan segitu, mau tidak mau. Kalau ditahan, telurnya bisa rusak. Itu yang menyebabkan posisi tawarnya lemah,” jelasnya.
Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah dugaan masuknya telur dari luar NTB melalui jalur tidak resmi. Ia menegaskan, Dinas Nakeswan NTB tidak pernah menerbitkan rekomendasi pemasukan telur dari luar daerah sejak Iduladha hingga saat ini.
“Sejak Iduladha kami tidak pernah menerbitkan rekomendasi memasukkan telur ke NTB. Tidak pernah. Namun rembesannya tetap ada,” ujarnya.
Masuknya telur dari luar daerah tersebut, kata Riadi, turut menyulitkan peternak lokal. Sebab, telur yang masuk secara ilegal dapat beredar di pasar tanpa melalui mekanisme pengawasan sebagaimana mestinya.
Dinas Nakeswan sebenarnya telah memiliki satuan tugas pengawasan lalu lintas ternak dan produk hewan. Namun, pengawasan yang dilakukan masih bersifat insidental.
“Kalau kami turun ke lapangan, biasanya tidak ada yang masuk. Begitu tahu ada operasi, ditahan dulu. Itu yang menjadi kesulitan kita,” katanya.
Untuk memperketat pengawasan, Dinas Nakeswan NTB berencana membangun pos pengawasan permanen di jalur masuk daerah. Pos tersebut nantinya akan melibatkan asosiasi dan pihak terkait sehingga pengawasan dapat dilakukan secara rutin.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan usaha peternak melalui dukungan pakan. Salah satunya dengan penyaluran jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk peternak.
Riadi mengatakan, dukungan tersebut cukup membantu peternak bertahan di tengah tingginya biaya produksi.
“Yang penting mereka mendapatkan jagung untuk pakan dengan harga murah, sehingga masih bisa bertahan,” ujarnya. (bul)
