Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa berkomitmen terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,terutama dari segi tata kelola perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang/jasa. Tujuannya untuk mencegah praktik korupsi.
“Komitmen tersebut merupakan langkah penting pemerintah dalam memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus memastikan proses pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan akuntabel sesuai ketentuan,” kata Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, usai penandatanganan komitmen bersama di Mataram.
Bupati menegaskan komitmen tersebut harus diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan bukan sekadar menjadi dokumen formal. Perencanaan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, penganggaran dilakukan secara efektif dan terukur.
“Kami juga berkomitmen untuk proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah akan dilaksanakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Penguatan tata kelola lanjut Jarot,dianggap sangat penting untuk memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sistem pemerintahan yang semakin tertib dan transparan, sumber daya daerah dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang tepat sasaran.
Ia melanjutkan, Kabupaten Sumbawa memiliki kekuatan pada sektor pertanian, peternakan, kelautan perikanan, pariwisata, dan UMKM. Selain itu, Sumbawa juga memiliki potensi sumber daya alam yang terus dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.
“Pengelolaan pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting agar potensi tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan. Tentu komitmen tersebut harus diimbangi dengan integritas jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Ditegaskan, penandatanganan komitmen bersama ini guna memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional, responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penguatan tata kelola pemerintahan diharapkan mampu menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Komitmen tersebut sejalan dengan semangat kita dalam mewujudkan Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera,” tegasnya. (ils)
