Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong Pemkab Lobar terus memperkuat penanganan Tuberkulosis (TBC) dan stunting secara terintegrasi serta komprehensif. Pasalnya, kedua permasalahan ini saling kait mengait. TBC memicu anak-anak mengalami stunting, pasalnya temuan Pemkab terdapat ratusan anak stunting terpapar TBC.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah mengatakan, penanganan stunting yang merupakan mandat Pemerintah Pusat harus secara komprehensif. Sejauh ini ia menilai yang dilakukan Pemkab sudah tepat atau on the track dengan melibatkan dokter spesialis anak melalui intervensi pemberian susu. “Sejauh ini berjalan baik,” kata Syamsuriansah pekan kemarin.
Syamsuriansyah menekankan, agar perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara ketat, sejauh mana intervensi pemberian susu pada anak-anak yang sudah berjalan. Hal ini perlu menjadi bahan kajian dan analisis dari Pemkab.
Lebih lanjut terkait penanganan TBC, Politisi Partai Perindo itu mengungkapkan stigma sosial di tengah masyarakat masih menjadi salah satu hambatan utama. Banyak penderita yang enggan berobat karena malu terhadap lingkungan sekitar. Padahal, pengobatan TBC yang tersedia di Puskesmas sangat efektif jika dikonsumsi secara konsisten.
“Penyakit TB ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya stunting pada anak-anak akibat penyerta penyakit yang berdampak langsung pada penurunan status gizi jika tidak diobati secara patuh,” tegasnya.
Guna memutus rantai penularan dan stigma, Komisi IV meminta petugas Promosi Kesehatan (Promkes) di seluruh Puskesmas untuk aktif turun langsung ke tengah masyarakat. Edukasi publik harus dilakukan secara masif untuk membangun kesadaran pencegahan penyakit degeneratif maupun non-degeneratif tanpa memandang latar belakang pendidikan warga.
Syamsuriansyah juga menegaskan komitmennya dalam pengawalan anggaran daerah. Pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik atau infrastruktur semata, melainkan harus menempatkan peningkatan IPM melalui sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sebagai prioritas utama. Derajat kesehatan masyarakat dipandang sebagai fondasi paling mendasar bagi terwujudnya kesejahteraan ekonomi jangka panjang.
Oleh karena itu, DPRD siap memberikan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran sektor kesehatan serta melakukan pengawasan terhadap perincian kebutuhan medis di lapangan. (her)
