Mataram (Suara NTB) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, meminta Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram mencari terobosan untuk menjaga geliat destinasi wisata dan ruang terbuka hijau (RTH) di tengah keterbatasan anggaran. Perawatan fasilitas ruang publik dan keberadaan berbagai kegiatan dinilai penting agar aktivitas wisata tetap berjalan.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Mohan mendorong Dispar menggandeng pihak ketiga atau vendor untuk menghadirkan berbagai kegiatan sekaligus membantu menjaga kawasan wisata tetap hidup. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu upaya menghadapi kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.
“Saya sudah tegaskan ke Pak Kadis Pariwisata supaya semua spot-spot ruang terbuka publik kita ini bisa terawat. Pemeliharaan ini harus tetap menjadi prioritas,” ujarnya, Senin (7/9).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah adanya sejumlah laporan dan keluhan masyarakat terkait fasilitas yang dinilai kurang terawat di beberapa destinasi wisata. Salah satunya Taman Wisata Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela.
Menurut Mohan, Dispar harus mampu beradaptasi sekaligus mencari pola kolaborasi baru. Ia tidak ingin keterbatasan anggaran menjadi alasan untuk menghentikan kegiatan atau event yang mampu menarik masyarakat untuk berkunjung.
“Dengan kondisi fiskal saat ini harus beradaptasi. Karena itu, harus ada inisiatif dan inovasi untuk membangun komunikasi dengan pihak ketiga agar kawasan tersebut tetap hidup,” katanya.
Mohan menilai konsistensi aktivitas menjadi salah satu kunci untuk menjaga minat masyarakat. Ketika fasilitas kurang terawat dan agenda wisata minim, jumlah kunjungan berpotensi ikut menurun. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat serta pendapatan dari retribusi parkir dan sektor pendukung lainnya.
Selain mendorong Dispar mencari mitra, Mohan meminta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjalankan perannya secara optimal. Pokdarwis dinilai menjadi salah satu ujung tombak karena berhadapan langsung dengan kondisi destinasi dan pengunjung.
Orang nomor satu di Kota Mataram itu juga menanggapi keluhan masyarakat terkait lapak UMKM yang tidak aktif serta sejumlah fasilitas pendukung di kawasan wisata. Ia memastikan persoalan tersebut akan mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Terkait tambahan anggaran pemeliharaan untuk tahun berikutnya, Mohan mengatakan pemerintah masih akan melihat kemampuan keuangan daerah.
“Kita lihat dulu kondisi fiskal kita. Kalau memang memadai, tentu kita harus intervensi dalam bentuk anggaran,” pungkasnya. (pan)
