Tanjung (Suara NTB) – BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan selama lima bulan terhitung sejak 1 Agustus hingga 31 Desember 2026 mendatang. Status tersebut diputuskan menyusul masih banyaknya warga di dusun-dusun yang mengalami dampak kekeringan akibat cuaca panas ekstrem tahun ini.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Utara, H. M. Zaldy Rahadian, ST., MT., kepada wartawan, Rabu (9/9/2026) mengungkapkan Status Siaga Darurat Kekeringan telah ditetapkan melalui SK Bupati No. 216/015/BPBD/2026 tanggal 31 Juli 2026. Sebagaimana status Siaga Darurat Bencana Kekeringan tersebut, Zaldy menegaskan bahwa Pemda Lombok Utara membangun kesiapsiagaan di setiap jajaran pemerintahan sampai dengan tingkat Desa yang terdampak bencana kekeringan.
Pada musim kemarau tahun ini, ancaman bencana yang diantisipasi tidak hanya menyangkut kebutuhan pasokan air bersih bagi warga di titik-titik kekeringan ekstrim. Selain itu, terdapat ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan.
Oleh karenanya, Pemda KLU melalui BPBD bersama instansi lintas sektor, komunitas masyarakat dan dunia usaha, bersinergi menggalang kesiapsiagaan dalam bentuk penyiapan petugas, peralatan pendukung, sistem komunikasi dan fasilitas penanggulangan bencana.
Zaldy menjelaskan, dampak cuaca panas ekstrem terhadap kebutuhan suplai air bersih warga masih terjadi pada tahun 2026 ini. Bahkan pada tahun ini, jumlah warga terdampak kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih bertambah dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun lalu, SK BPBD KLU No. 100-033/BPBD/2025 mencatatkan jumlah jiwa terdampak kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih mencapai sekitar 14.000 jiwa atau setara 4.413 KK. Sebaran penduduk tersebut terdapat di 38 dusun yang ada di 13 desa dan 5 kecamatan.
Sedangkan pada tahun 2026, data titik kekeringan menimpa 16.955 jiwa atau setara 5.234 KK. Menurut sebaran domisili warga, populasi terdampak masih konsisten terdapat di 5 kecamatan, 16 desa dan 52 dusun.
“Data terbaru, ada 16 desa, 52 dusun, dengan 5.234 KK atau 16.955 jiwa yang terdampak kekurangan air bersih,” ucapnya.
Lebih lanjut Zaldy menyebut, wilayah kecamatan dengan jumlah titik terdampak kekeringan dominan masih berada di kecamatan Bayan dan Kayangan. Sejak Juli dan Agustus, BPBD bahkan sudah melakukan distribusi air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. (ari)
