FRAKSI Golkar DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan sarana pipa bawah laut sebagai solusi permanen dan ramah lingkungan untuk melayani kebutuhan air bersih bagi warga Gili Meno dan Gili Trawangan. Saat ini, opsi tersebut menjadi solusi terdepan di tengah polemik Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan PDAM dan PT Tiara Cipta Nirwana.
“Polemik KPBU saat ini menjadi momentum evaluasi di internal pemerintah daerah. Apakah kerja sama perlu dilanjutkan atau tidak. Tetapi, bagi kami di Fraksi Golkar, KPBU sangat layak untuk ditinjau ulang,” ujar Sekretaris F-Golkar sekaligus Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji Asmar, ST., Minggu (13/9/2026).
Ia menyarankan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, lebih condong untuk mendengarkan aspirasi maupun pendapat dari berbagai pihak yang menyarankan solusi distribusi air ke Gili Trawangan dan Meno melalui pipa bawah laut. Ia memantau, sejumlah politisi di DPRD Provinsi NTB, ikut menyarankan hal serupa.
Menurut Darmaji, banyaknya pendapat dari sejumlah politisi di NTB tersebut bukanlah sikap pertentangan yang mempersulit pemerintah daerah. Sebaliknya, pendapat tersebut merupakan masukan obyektif yang tujuannya untuk menjaga masa depan pariwisata NTB, khususnya tiga Gili.
Demikian halnya dengan banyak fraksi di DPRD Lombok Utara. Ia menilai, lebih banyak pendapat dari fraksi-fraksi yang menyuarakan distribusi pipa bawah laut. Selain karena kendali operasional pelayanan air sepenuhnya dilakukan PDAM, tarif dan keuntungannya mengalir ke Perumda milik daerah tersebut.
Sementara secara teknis, baik terkait sumber, volume debit, maupun skema distribusi, Darmaji melihat perlunya kajian bersama antara PDAM, Pemerintah daerah Kabupaten hingga fasilitasi bantuan Provinsi dan Pusat melalui BWS. Kajian bersama ini akan menjawab transparansi riil atas kondisi lapangan yang sebenarnya.
Selama ini, argumen bahwa persoalan debit air menjadi sumber masalah, belum sepenuhnya dibuka oleh PDAM kepada publik. Termasuk DPRD sendiri, hingga saat ini belum melihat hasil kajian yang sebenarnya.
“Kita punya banyak sumber yang belum termanfaatkan. Contohnya, sumber mata air Leong, Desa Tegal Maja. Ada juga mata air Kakong, Desa Selelos. Air buangan Lokoq Segara yang mengalir di laut juga bisa menjadi sumber, tinggal bagaimana PDAM mengolah menjadi air siap pakai,” imbuhnya.
Fraksi Golkar, tambah Darmaji, berharap Bupati dapat memberikan solusi di sisa waktu enam bulan diskresi berjalan. Mengingat langkah demi langkah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di lintas Kementerian, bukan perkara mudah diselesaikan dalam waktu cepat.
“Tentu kita bersyukur kalau pengajuan izin Beachwell dengan mengandalkan mesin PT TCN bisa segera disetujui. Kalau tidak, maka kita sebaiknya mengalihkan energi untuk membahas skema lain yang ramah lingkungan dan baik untuk masa depan pariwisata KLU,” tandasnya. (ari)
