Selong (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Timur (Wabup Lotim), H. Moh. Edwin Hadiwijaya meminta masyarakat tidak menyalahkan kepala dusun, kepala wilayah, kepala desa, lurah, camat, hingga Bupati ketika tidak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Menurut Edwin, persoalan utama dalam penyaluran bantuan saat ini berkaitan erat dengan pemutakhiran dan validitas data masyarakat. Ia menjelaskan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengisi dan memperbarui data secara mandiri melalui sejumlah platform yang telah disediakan pemerintah.
“Data itu sekarang kita bisa mengisi sendiri, kita mau dapat bantuan apa, melalui berbagai program, cek bansos, perlinsos kemudian ada juga di BPS link-nya,” ujar Edwin saat hadiri Maulid Nabi Muhammad di Kecamatan Selong.
Edwin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama pemerintah desa dan kelurahan saat ini tengah bekerja keras melakukan pemutakhiran data penduduk yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
Ia menjelaskan, data yang diperlukan tidak sederhana. Sedikitnya terdapat 39 variabel yang harus dipenuhi agar kondisi masyarakat dapat terpetakan secara lebih akurat. Salah satunya mencakup nomor identitas pelanggan listrik.
Menurut Edwin, data masyarakat tersebut kini terhubung dengan sejumlah lembaga. Sedikitnya ada delapan lembaga yang memiliki keterkaitan dalam sistem pendataan tersebut, di antaranya ATR/BPN, PLN, Kominfo, perbankan, dan Samsat.
Keterhubungan data tersebut membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dinilai berdasarkan berbagai indikator. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan agar data yang digunakan dalam penyaluran program bantuan semakin akurat dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Edwin juga menyinggung rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari mendatang.
Sebanyak 157 desa di Lombok Timur direncanakan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Wabup berharap seluruh tahapan hingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan aman dan lancar.
Ia juga berharap dukungan aparat keamanan, khususnya Bhabinkamtibmas dan Babinsa, dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung.
Edwin berharap pelaksanaan Pilkades pada 27 Januari dapat berjalan sesuai jadwal, terlebih waktunya berdekatan dengan datangnya bulan Ramadan.
Wabup juga memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang tetap memiliki semangat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa meskipun kondisi anggaran desa, khususnya dana desa, mengalami penurunan.
Menurutnya, tantangan pembangunan desa ke depan tidak ringan. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah desa dengan berbagai pihak, termasuk legislatif, untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.
Ia berharap kepala desa yang nantinya terpilih mampu membangun kerja sama dan kolaborasi sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan serta mendorong pembangunan masyarakat desa. (rus)
