Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., membuka Rapat Evaluasi Pencapaian Pajak dan Retribusi Daerah Triwulan II Tahun 2026 serta Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Anema Wellness & Resort, Senin (14/9/2026). Bupati tegas soal target dan capaian PAD. Ia bahkan “menagih” bentuk inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atas studi banding PAD ke Pemkot Malang.
Bupati mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan tercatat hampir seluruh OPD pengampu pendapatan daerah masih belum mencapai target yang ditetapkan. Sejumlah OPD yang membukukan capaian rendah, diminta untuk segera mencari solusi sehingga target dapat terwujud.
“Kalau kita melihat paparan yang disajikan, rata-rata kita belum mencapai target. Memang kita masih di pertengahan triwulan, tetapi keterlambatan ini harus segera dicarikan solusinya,” tegas Bupati.
Ia menyambung, pendapatan dari pajak dan daerah dan retribusi daerah tahun ini dianggap masih lemah. OPD Pengampu PAD, ia minta untuk mengoptimalkan sumber daya agar kinerja PAD tiap OPD mencatatkan surplus dari target yang disepakati.
Bupati juga menyinggung peran Kepala Dinas dalam penyelesaian tugas-tugas teknis dan administratif untuk mencapai kenaikan PAD. Ia juga tidak ragu “menagih” sekaligus mendorong inovasi OPD untuk mengimplementasikan perangkat teknologi dalam akselerasi PAD.
“Kita sudah melakukan perjalanan studi tiru ke Malang kemarin. Dan, saya harapkan inovasi itu bisa segera diselesaikan dan diterapkan di sini,” cetusnya.
Najmul menyatakan, akselerasi PAD berbasis teknologi aplikasi harusnya memberikan dua manfaat besar bagi pemerintah daerah. Yaitu, efisiensi kerja karena data tersaji otomatis, dan ketepatan akurasi pendapatan yang meminimalisir potensi pelanggaran atau kebocoran.
“Semua dinas, silakan mencari referensi. Di mana pun ada daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dengan cara baik, tidak apa-apa kita tiru. Meniru hal yang baik itu tidak masalah,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, Najmul menekankan pentingnya koordinasi antar Kepala OPD. Hambatan administratif dalam menginput data anggaran sedianya didiskusikan bersama antar kepala OPD terkait, termasuk dengan Inspektorat Lombok Utara.
Kesempatan yang sama, Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Pariwisata DPRD KLU, Kamah Yudiarto, S.Sy.I., tak menyangkal banyak ide yang diusulkan oleh OPD Pengampu Pajak daerah dan Retribusi daerah. Misalnya, usulan anggaran untuk mendukung penarikan PAD berbasis IT. Namun, menurut Kamah, usulan tersebut kerap tersandung dalam pembahasan anggaran pada Badan Anggaran DPRD.
“Kami di Komisi II sangat sering berdiskusi dengan teman-teman OPD, mereka bercerita bisa meningkatkan PAD, pajak, dan retribusi jika fasilitas terpenuhi. Tetapi, begitu kami bawa hasil diskusi itu ke Banggar, ‘harus disisir lagi’,” ucap Kamah.
Kamah berharap, sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2027, Bappeda selaku perencana sudah mendesain secara matang, terkait usulan OPD untuk mendukung optimalisasi PAD. Pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kebijakan kedua lembaga ini sangat menentukan dalam mendorong capaian PAD Lombok tanpa hambatan penganggaran pada Banggar dan TAPD. (ari)
