Mataram (Suara NTB) – Jelang memasuki tahapan pemilu 2029, anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono menekan pentingnya konsolidasi antara Bawaslu dengan masyarakat sipil terus diperkuat. Hal itu disampaikannya dalam konsolidasi gerakan masyarakat sipil mewujudkan sinergitas pengawasan pemilu tahun 2029 di Mataram pada Kamis petang (17/9) kemarin.
Menurut Totok, konsolidasi bukan sekadar koordinasi internal, tetapi harus menyentuh langsung lapisan masyarakat. Seperti menjalin kedekatan dengan stakeholder, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya.
“Tujuannya adalah memperkuat nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan publik, seperti turun ke desa-desa, berdialog di warung kopi, atau forum-forum masyarakat lainnya,” ucap Totok.
Totok juga mengingatkan bahwa tugas Bawaslu tidak hanya pada saat tahapan pemilu berlangsung. Di luar tahapan, masih banyak pekerjaan penting, termasuk menjaga eksistensi lembaga dan mengasah pemahaman mengenai demokrasi.
“Jangan sampai ketika masyarakat bertanya apa tugas Bawaslu di luar tahapan, kita tidak bisa menjawab. Karena itu, kegiatan konsolidasi dengan masyarakat harus terdokumentasi dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kerja Bawaslu pada dasarnya adalah kerja berbasis komunikasi. Namun komunikasi tersebut harus dibangun dari pemahaman yang matang tentang konsep demokrasi dan ancaman yang mengintainya, seperti otoritarianisme, oligarki, dan militerisme.
Dengan menyampaikan pesan moral ini melalui berbagai forum, Bawaslu diharapkan dapat menanamkan kesadaran demokrasi yang lebih kuat di masyarakat. Lebih-lebih jelang perhelatan pemilu 2029 mendatang.
Konsolidasi gerakan masyarakat sipil mewujudkan sinergitas pengawasan pemilu tahun 2029 yang digelar Bawaslu RI tersebut dihadiri oleh jajaran komisioner Bawaslu Provinsi dan juga Kabupaten/Kota Provinsi se-NTB.
Sementara itu dari kalangan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam konsolidasi tersebut mulai dari perwakilan organisasi kemasyarakatan, OKP, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan perwakilan mahasiswa se-Kota Mataram.
Forum tersebut menjadi wadah interaktif antara Bawaslu RI dengan masyarakat sipil untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. (ndi)
