Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 21 peserta program pemagangan ke Jepang dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bali Tosha Lombok Kochi dilepas untuk mengikuti program kerja di Jepang.
Para pekerja usia produktif NTB ini akan diberangkatkan bertahap ke sejumlah wilayah tempat kerja di Jepang. Diantaranya, di Tokyo, Fukushima, Shizuoka, Saitama, dan Osaka.
Pelepasan peserta dilakukan Pemprov NTB, Senin, 5 Oktober 2026, dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara LPK Bali Tosha Lombok Kochi dengan Bank NTB Syariah. Kerja sama tersebut ditandatangani Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, bersama Direktur LPK Bali Tosha Lombok Kochi, Abdurrahman, disaksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTB, Dr. Aidy Furqan.
Direktur LPK Bali Tosha Lombok Kochi, Abdurrahman, mengatakan, 21 peserta yang dilepas kali ini mayoritas akan bekerja pada sektor teknik sipil dan konstruksi. Pekerjaan yang akan mereka jalani antara lain perkerasan jalan, pengaspalan, hingga pekerjaan konstruksi lainnya.
Menurutnya, seluruh peserta telah menyelesaikan proses pelatihan dan karantina. Sebagian peserta dijadwalkan berangkat pada Oktober, sementara lainnya menyusul pada November. Program pemagangan yang dijalani peserta umumnya berlangsung sekitar tiga tahun.
Abdurrahman atau Rama juga menyebutkan, tiga bulan sebelumnya, LPK Bali Tosha Lombok Kochi juga melepas sebanyak 25 peserta untuk bekerja ke Jepang. Sehingga total, satu semester ini diberangkatkan sebanyak 80 orang. Sementara sejak awal tahun, peserta asal NTB yang telah diberangkatkan mencapai sekitar 47 orang, di luar peserta dari wilayah Jawa yang jumlahnya mencapai sekitar 330 orang.
Kerja sama dengan LPK Bali Tosha Lombok Kochi dengan Bank NTB Syariah juga diarahkan untuk membantu peserta yang menghadapi kendala biaya keberangkatan. Rama mengatakan, sebagian besar peserta sebenarnya mampu membiayai proses keberangkatan secara mandiri. Namun, terdapat peserta yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
“Pada dasarnya anak-anak ini mampu. Hanya memang ada beberapa yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu kita arahkan pada pembiayaan ini,” ujarnya.
Skema kerjasama ini, kata Rama, menjadi bagian dari upaya membuka akses bagi anak-anak NTB untuk bekerja ke luar negeri tanpa terbebani biaya awal yang terlalu berat. Ia menjelaskan, pencairan pembiayaan dilakukan setelah peserta memperoleh dokumen kelayakan yang menjadi salah satu persyaratan pengurusan visa ke Jepang.
“Tidak boleh mencairkan dana sebelum dokumen kelayakan itu terbit. Itu menjadi syarat untuk mengajukan visa,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Nakertrans NTB, Dr. Aidy Furqan, mengapresiasi pola penempatan peserta yang dilakukan LPK Bali Tosha Lombok Kochi. Ia menilai keberangkatan peserta ke luar negeri perlu disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
Menurut Aidy, Pemprov NTB bersama Bank NTB Syariah terus mendorong penguatan akses pembiayaan bagi calon PMI, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan modal.
“Yang kita lakukan untuk membangun NTB dari sisi kebutuhan finansial masyarakat, terutama PMI. Selama ini ada masalah-masalah sosial. Ketika kita selesaikan, jangan sampai muncul masalah sosial baru,” katanya.
Ia berharap pola yang dinilai berjalan baik di LPK Bali Tosha Lombok Kochi dapat menjadi contoh bagi lembaga pelatihan lainnya. “Ini salah satu yang saya lihat progresnya bagus dan membantu mengurai angkatan kerja di NTB,” tandasnya.(bul)
