Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram menyoroti sejumlah persoalan dalam RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2027. Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya penurunan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dominasi belanja pegawai, minimnya alokasi bantuan sosial hingga keberlanjutan pembangunan Gedung Wali Kota.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Alit Witana, S.E., saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Kamis siang.
Dalam bidang pendapatan daerah, Fraksi Gerindra menyoroti kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 yang diproyeksikan sebesar 39,16 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 40,22 persen.
Menurut Gerindra, kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar terus meningkatkan kemandirian fiskal. Terlebih, Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi NTB yang seharusnya mampu memperkuat pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan target retribusi daerah sebesar Rp318 miliar yang hampir menyamai target pajak daerah sebesar Rp326 miliar. Mereka mengingatkan agar peningkatan retribusi tidak justru membebani masyarakat yang menggunakan layanan dasar, seperti pasar, parkir, persampahan, dan perizinan.
Pada sisi belanja, Gerindra mengapresiasi kenaikan belanja modal sebesar 14,49 persen. Namun, alokasi belanja modal sebesar Rp225 miliar atau 13,03 persen dari total belanja daerah dinilai masih minim untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp48,2 miliar di tengah penurunan belanja pegawai. Mereka meminta pemerintah memastikan anggaran tersebut digunakan untuk pelayanan publik, bukan kegiatan seremonial yang tidak produktif.
Selain itu, alokasi bantuan sosial yang hanya Rp300 juta dinilai terlalu kecil dibandingkan total APBD sekitar Rp1,7 triliun. Gerindra meminta penjelasan mengenai keberpihakan anggaran terhadap masyarakat miskin.
Terkait program prioritas, Fraksi Gerindra mendukung pembangunan pendidikan, drainase, jalan, permukiman, persampahan, serta jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, mereka meminta transparansi terkait kelanjutan pembangunan Gedung Wali Kota.
“Prinsip Fraksi Gerindra tegas, bangun dulu kebutuhan rakyat, baru bangun gedung pemerintahan. Gedung boleh megah, tetapi jangan sampai rakyatnya masih susah,” tegas Gus Alit.
Gerindra juga meminta program DBHCHT, DAK, dan pengawasan yang bersifat mendesak dilaksanakan tepat waktu serta tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran pada akhir tahun. (fit)
