Praya (Suara NTB) – Pascapengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akhir tahun 2025, jumlah pegawai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat mencapai lebih dari 11 ribu orang. Jumlah tersebut dinilai sudah memadai bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan pegawai di daerah ini. Melihat kondisi tersebut Pemkab Loteng pun dinilai layak untuk menerapkan kebijakan zero growth atau pertumbuhan pegawai nol.
Menurut Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng Ahmad Syamsul Hadi, kepada Suara NTB, Selasa (14/4/2026), sudah waktunya Loteng menerapkan kebijakan zero growth. Ini penting dilakukan untuk memastikan jumlah pegawai pemerintah tetap terkendali. Anggaran belanja pegawai bisa terkontrol.
Dikatakannya, kebijakan zero growth bukan berarti tidak lagi menerima pegawai. Namun, lebih pada mengontrol penerima pegawai pemerintah supaya tidak terlalu banyak, tapi tidak juga terlalu sedikit. Dengan kata lain, ketika akan menerima pegawai baru jumlahnya disesuaikan dengan pegawai yang akan pensiun atau berhenti. Jadi secara jumlah pegawai, tetap sama.
“Pegawai yang akan direkrut juga harus selektif. Tidak asal kejar jumlah saja. Tetapi Disesuaikan dengan kebutuhan pegawai yang ada,” ujarnya.
Artinya, ketika ada guru yang pensiun maka pegawai yang direktrut ialah untuk posisi guru. Bukan untuk formasi yang lain, sehingga ketika ada pegawai yang pensiun atau berhenti, bisa digantikan oleh pegawai sejenis dengan jumlah yang sama. Jadi secara kuantitas dan kebutuhan, jumlah pegawai tetap terjaga.
“Kita melihat Pemkab Loteng sudah mulai ke arah itu. Di mana dalam rencana rekrutmen pegawai baru tahun ini Pemkab Loteng hanya mengusulkan sekitar 63 formasi saja. Itu pun untuk formasi tentu yang memang dibutuhkan oleh daerah. Dan, kita mendukung itu supaya ke depan bisa terus konsisten,” tegas Ketua DPD Partai NasDem Loteng ini.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., mengatakan tahun ini Pemkab Loteng memang berencana untuk membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tetapi dengan jumlah formasi yang terbatas, hanya sebanyak 63 formasi. Dengan fokus untuk memenuhi kebutuhan pegawai seperti tenaga dokter, ahli hokum, perencanaan hingga BPBD.
Minimnya formasi CPNS yang akan dibuka selain karena memang fokus untuk pemenuhan kebutuhan pegawai dengan kualifikasi tertentu saja, tetapi juga karena pertimbangan anggaran daerah. pihaknya tidak ingin pengangkatan pegawai baru justru semakin membebani anggaran daerah. Di tengah upaya Pemkab Loteng menyelaraskan belanja pegawai. (kir)
