Praya (Suara NTB) – Kementerian Sosial (Kemensos) secara prinsip telah memberikan persetujuan bagi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Tugas selanjutnya bagi Pemkab Loteng diminta untuk segera menuntaskan persoalan lahan calon lokasi pembangunan sekolah rakyat tersebut dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri Sosial (Mensos), K. H. Saifullah Yusuf, saat meninjau kegiatan operasi katarak di Rumah Sakit (RS) Mandalika Desa Sengkol, LotengJumat (17/4/2026), mengungkapkan, Loteng menjadi salah satu daerah di NTB yang menjadi prioritas untuk dibangunkan gedung sekolah rakyat permanen oleh pemerintah pusat.
Pemkab Loteng sendiri juga cukup intens melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. “Harapan saya tahun depan sudah berdiri gedung permanen sekolah rakyat di Loteng,” ujarnya.
Ia pun meminta Pemkab Loteng segera menyelesaikan persoalan lahan yang belum tuntas. Baik itu surat-surat pendukung hingga kesiapan lahan calon lokasi pembangunan sekolah rakyat.
Untuk persoalan itu, urusanya dengan Kementerian PUPR, karena Kementerian PUPR yang nantinya akan melakukan verfifikasi semua persyaratan akhir pembangunan sekolah rakyat. Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, barulah Kementerian PUPR bisa memulai pembangunan sekolah yang dikhususkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu tersebut.
“Siapkan betul-betul semua persyaratan yang diminta. Surat-suratnya sampai kesiapan lahan semua harus clear and clean. Jadi nanti Kementerian PUPR yang akan memverifikasinya,” tegas Mensos.
Dikonfirmasi di tempat yang sama terkait penyiapan lahan untuk lokasi sekolah rakyat, Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., menegaskan pihaknya siap memenuhi semua persyaratan yang diminta. Ia mengatakan kalau soal lahan sudah siap. Tinggal sekarang menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembagian tugas untuk pembangunan gedung sekolah rakyat itu nantinya.
“Kami sudah urus semua. Soal lahan sawah dilindungi sudah selesai. Dan, (persyaratanya) posisinya sudah di Menteri PUPR,” ungkapnya.
Adapun soal penyiapan lahan seperti clean and clear dan sebagainya, menurut Bupati tidak masalah. Itu nantinya menjadi tugas pemerintah daerah. Begitu juga persoalan-persoalan yang lainya di lapangan. Terpenting sekolah rakyat ini bisa segera terbangun, karena ini untuk kepentingan 169 ribu keluarga kategori miskin di Loteng. (kir)
