Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memetakan potensi pertanian di berbagai daerah untuk mendukung ketersediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi petani lokal, terutama komoditas sayur mayur dan hortikultura.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pemetaan bersama jajaran terkait untuk mengetahui komoditas apa saja yang paling dibutuhkan dapur MBG di lapangan.
“Kalau untuk beras sudah relatif terpenuhi. Tetapi kebutuhan lainnya seperti sayur-sayuran dan komoditas lain, itu sedang kita petakan. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Satgas, kebutuhan apa yang paling dominan di dapur MBG,” ujarnya.
Menurut Mirza, konsep yang sedang disusun adalah mendekatkan dapur MBG dengan sumber bahan baku pertanian di sekitarnya. Dengan demikian, distribusi menjadi lebih efisien, harga lebih stabil, dan petani lokal mendapat kepastian pasar.
“Nanti dapur-dapur itu kita dekatkan dengan bahan baku yang ada di sekitarnya. Ada koperasi Merah Putih juga yang bisa berperan. Jadi sistem agribisnisnya nanti seperti itu. Dari petani budidaya, masuk ke koperasi, lalu kerja sama dengan dapur-dapur MBG,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika bahan baku tersedia di wilayah terdekat, maka tidak perlu lagi mengambil pasokan dari luar daerah.
Mirza optimistis kelompok tani di NTB siap mendukung program tersebut. Menurutnya, persoalan utama petani bukan pada kemampuan produksi, tetapi kepastian pasar dan harga jual.
“Petani kita itu sederhana. Yang penting ada pasar, ada offtaker, insyaallah program jalan. Tapi kalau pasar tidak jelas, harga tidak pasti, siapa pun yang dorong program akan sulit berhasil,” tegasnya.
Ia menilai, keberadaan dapur MBG justru bisa menjadi pasar baru yang menjanjikan bagi petani jika dikelola secara terintegrasi.
Selain itu, pemerintah juga menurutnya menyiapkan inovasi budidaya hortikultura dengan teknologi murah. Jika greenhouse dinilai membutuhkan anggaran besar, maka akan dicari alternatif lebih sederhana, misalnya menggunakan konstruksi bambu.
“Kalau greenhouse itu anggarannya besar, bisa ratusan juta. Kita mau coba teknologi yang lebih sederhana, misalnya pakai bambu, tetapi tetap efektif dan modern,” ujarnya.
Saat ini pemerintah juga menyiapkan lokasi percontohan atau demplot untuk menguji konsep tersebut sebelum diterapkan lebih luas di daerah-daerah sentra produksi.
Mirza mengakui, untuk mendukung kebutuhan MBG secara besar-besaran, terutama komoditas seperti cabai dan sayur mayur, kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, Pemprov NTB akan membawa konsep penguatan pertanian pendukung MBG ke pemerintah pusat agar mendapat dukungan APBN.
“Dengan kemampuan fiskal APBD kita, saya yakin tidak akan mampu jika harus membiayai semuanya. Karena itu nanti kita bawa ke pusat, ini program daerah yang perlu didukung,” katanya.
Saat ini, tim teknis Dinas Pertanian masih bekerja merampungkan pemetaan wilayah dan kebutuhan program. Pemerintah menargetkan konsep jangka pendek dan menengah sudah matang dimatangkan dalam jangka waktu tak lama lagi. (bul)
