Taliwang (Suara NTB) – Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha (Perumda Barinas) memutuskan tidak akan melanjutkan usaha penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumbawa Barat. Keputusan itu diambil setelah manajemen mempertimbangkan banyak hal pasca rekomendasi penghentian sementara pada Januari 2026.
“Saya hentikan,” kata Direktur Perumda Barinas KSB, Baharuddin saat dikonfirmasi pekan kemarin.
Pihaknya tidak ingin mengambil resiko melanjutkan kegiatan usahannya tersebut. Menurut dia, dari Memorandum of Understading (MoU) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih ada celah yang dapat menyebabkan resiko hukum. “Dan kami tidak menginginkan itu. Makanya, kami putuskan dihentikan penuh saja untuk sekarang,” ujarnya.
Meski menghentikan penuh, Perumda Barinas masih berusaha akan membuka lagi peluang mengelolah beras ASN tersebut. Baharuddin menyebut, pihaknya dalam waktu dekat berencana berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB, untuk meminta arahan, terutama tentang penerapan harga yang relevan sehingga tidak menjadi persoalan hukum apabila kembali menyelenggarakan kegiatan usahanya tersebut.
“Kalau hanya pakai aturan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan harus dijual dengan harga eceran tertinggi (HET), karena itu minus buat Perumda. Kami pakai beras premium mrek 169 harga belinya Rp14.800 sementara HET-nya Rp14.900. Hanya beda Rp100, itu tidak memberi keuntungan buat Perumda,” beber Baharuddin.
Lanjut ia menyampaikan, jika ke depan terdapat kebijakan memberi kepercayaan kepada Perumda Barinas menyalurkan beras ASN tanpa ada perubahan syarat terutama pada kualitas beras. Baharuddin berharap terdapat rincian dalam MoU terkait tugas Perumda Barinas. “Misalnya kami hanya tugasnya mengantar saja dan itu disubsidi. Yah kalau tidak kita cari alternatif lain, tapi harus tetap sesuai aturan,” cetusnya.
Penghentian total penyaluran beras ASN itu sendiri kata dia,segera disampaikan ke seluruh mitra OPD kerja samanya. Burhanuddin menyebut, ada sekitar 80 dinas, badan dan sekolah yang telah menjalin kerja sama untuk penyaluran beras ASN di tahun 2026. “Akan kami sampaikan ke mereka, bahwa kami hentikan dulu sampai ada kejelasan pasti,” imbuhnya.
Sebagai informasi, DKP KSB sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi agar Perumda Barinas menghentikan sementara proses penyaluran beras ASN. Rekomendasi itu dikeluarkan pasca pengujian terhadap kualitas beras yang disalurkan dinyatakan tidak sesuai standar yang ditentukan.(bug)
