Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan pemetaan formasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Berdasarkan pemetaan sementara, tenaga kesehatan (nakes) menjadi formasi yang berpotensi paling banyak diusulkan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan pihaknya saat ini sedang menghimpun data di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkaitan dengan kebutuhan pengisian jabatan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan BKAD terkait dengan penyesuaian anggaran.
“Mungkin nanti tenaga-tenaga kesehatan yang lebih dominan, mungkin ada juga formasi lainnya tetapi nanti kita akan mendapatkan persetujuan, dan ini prosesnya di Kemenpan RB,” ujarnya, Senin (4/5).
Pada tahun 2026 ini, akan ada sekitar 545 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP). Kemungkinan besar, Pemprov NTB akan membuka formasi sejumlah tersebut.
Dengan belanja pegawai yang lebih dari 30 persen bahkan NTB terancam mendapat sanksi pusat, Yiyit sapaan akrabnya, mengaku banyak kemungkinan-kemungkinan pembukaan rekrutmen CPNS NTB. Bisa di bawah 500 formasi, bisa juga nihil. Semua bergantung pada kondisi keuangan daerah. Adapun jika 545 orang tersebut merupakan ASN dengan posisi strategis, otomatis daerah akan tetap membuka rekrutmen.
Selain itu, Pemprov NTB juga akan melakukan evaluasi terhadap formasi yang sebelumnya tidak terisi. Posisi dengan kualifikasi terlalu tinggi dinilai perlu disesuaikan agar lebih realistis dan dapat terpenuhi.
“Kalau sebelumnya membutuhkan dokter subspesialis dan tidak terisi, mungkin ke depan bisa diturunkan menjadi spesialis atau bahkan dokter umum, agar kebutuhan layanan tetap terpenuhi,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya telah direkrut sebanyak 9.411 orang. Jumlah ini dinilai cukup signifikan dan harus diperhitungkan dalam perencanaan kebutuhan ASN ke depan.
Hingga saat ini, jadwal seleksi ASN masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Mantan Kepala Dispora NTB itu menegaskan langkah utama yang sedang dilakukan adalah pemetaan kebutuhan formasi secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. (era)
