PEMERINTAH Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, memfokuskan peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) pelayanan posyandu dalam Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tahun perencanaan 2027. Program ini diprioritaskan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung penanganan dan pencegahan stunting di Kota Mataram.
Lurah Sapta Marga, Gusti Bagus Ryan Winardi, mengatakan penguatan layanan posyandu menjadi langkah strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan di tingkat lingkungan menjadi kunci dalam menekan angka stunting.
“Kami masih fokus pada pelayanan posyandu karena ini juga menjadi prioritas pemerintah, khususnya dalam penanganan stunting,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi stunting di wilayah Sapta Marga saat ini relatif rendah. Capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi lintas instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD), serta dukungan tenaga kesehatan di Puskesmas Karang Taliwang yang aktif melakukan pendampingan, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga intervensi gizi secara berkala.
Selain peningkatan sarpras posyandu, pemerintah kelurahan juga mengusulkan program pemberian makanan tambahan bagi kelompok rentan, termasuk lanjut usia (lansia). Program ini diharapkan mampu meningkatkan status gizi masyarakat secara menyeluruh serta mencegah munculnya kasus baru stunting.
Di sisi lain, hasil musyawarah tingkat lingkungan juga mengusulkan penguatan sektor ekonomi masyarakat melalui fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini dinilai penting untuk mendorong legalitas usaha sekaligus memperluas akses pelaku UMKM terhadap pembinaan dan permodalan.
“Kami harapkan seluruh pelaku UMKM dapat memiliki izin usaha resmi melalui NIB, sehingga lebih mudah berkembang dan memiliki daya saing,” jelasnya.
Ryan menambahkan, program fasilitasi NIB sebenarnya telah berjalan sejak 2025. Namun, dalam MPBM 2027 kembali diusulkan untuk memperluas cakupan penerima manfaat. Ke depan, pelaku UMKM juga akan didorong untuk memiliki sertifikasi halal guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.
Sementara itu, untuk sektor infrastruktur, Kelurahan Sapta Marga belum mengusulkannya dalam perencanaan MPBM 2027. Hal ini karena kondisi infrastruktur, terutama jalan lingkungan, dinilai masih dalam kondisi baik dan layak.
“Untuk infrastruktur sementara belum kami usulkan karena kondisi jalan sudah cukup baik, sebagian besar sudah beraspal,” pungkasnya. (pan)
