Mataram (Suara NTB) – Federasi Guru Serikat Indonesia (FSGI) NTB, menyoroti hasil tes kemampuan akademik pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di 2026, yang anjlok. Ekosistem pendidikan yang timpang dinilai menjadi faktor hasil TKA masih rendah.
Berdasarkan hasil nasional, rerata Bahasa Indonesia SD/MI sederajat mencapai 60,14 sedangkan Matematika 43,41 jauh dari skor tertinggi yakni 100. Sementara, pada jenjang SMP/MTS sederajat, rerata Bahasa Indonesia berada di angka 60,83 dan Matematika 40,34.
Ketua FSGI NTB yang juga Sekjen FSGI Pusat, Mansur mengatakan, hasil TKA baik secara nasional maupun regional menunjukkan adanya gejala serius dalam dunia pendidikan.
“Data ini menunjukkan adanya masalah yang serius. Jika skor rata-rata TKA NTB berada pada Bahasa Indonesia 54,03 dan Matematika 37,18, maka persoalannya kemungkinan bukan hanya pada siswa, melainkan pada keseluruhan ekosistem pendidikan,” ujarnya, Selasa (2/6).
Menurut Mansur, hasil TKA 2026 itu sebetulnya tidak mengagetkan. Pasalnya, capaian tersebut persis dengan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang selama beberapa siklus menunjukkan kemampuan literasi membaca dan matematika berada di bawah rata-rata negara OECD.
Ia menyebut, capaian skor Bahasa Indonesia pada matematika mencapai 366 (peringkat ke-69 dari 81 negara). Lalu, sains sebesar 383 poin. Sedangkan literasi membaca 359 poin.
“Artinya, TKA bukan menciptakan masalah baru, tetapi mengkonfirmasi masalah yang sudah lama ada,” ungkapnya.
Menurutnya, ada beberapa hal yang berkontribusi atas jebloknya hasil TKA baik tingkat SD-SMP maupun SMA di Indonesia dan khususnya di NTB.
Pertama, menyangkut kualitas pembelajaran yang masih lebih berorientasi penyelesaian materi daripada penguasaan kompetensi. Ia berpandangan, selama bertahun-tahun, banyak sekolah terjebak pada target menuntaskan kurikulum. Akibatnya, siswa terbiasa menghafal prosedur dan jawaban, tetapi kurang terlatih bernalar, memecahkan masalah, membaca kritis, dan mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata.
“Ini sangat terlihat pada capaian matematika. Matematika masih terlalu prosedural. Banyak siswa belajar matematika sebagai hafalan rumus dan langkah pengerjaan, bukan memahami konsep. Akhirnya, bisa mengerjakan contoh tetapi bingung ketika soal sedikit dimodifikasi,” terang Mansur.
Kedua, terkait kompetensi guru yang masih lemah. Kompetensi guru memang menjadi faktor penting. Baginya, sulit menghindari kesimpulan, hasil belajar siswa berkaitan dengan kompetensi guru.
Ketiga, pelatihan guru sering belum menyentuh praktik kelas. Banyak pelatihan masih berorientasi administrasi, dokumen, dan sosialisasi kebijakan. Dampaknya terhadap perubahan praktik mengajar relatif kecil. “Guru membutuhkan pendampingan berkelanjutan yang fokus pada pembelajaran di kelas, bukan sekadar sertifikat pelatihan,” tekannya.
Keempat, literasi dasar siswa masih lemah sejak jenjang awal. Rendahnya hasil matematika sering kali bukan hanya masalah berhitung, tetapi juga kemampuan membaca soal dan memahami informasi.
“Ketika kemampuan membaca belum kuat di SD, dampaknya akan terbawa hingga SMP bahkan SMA,” jelas Mansur.
Karena itu, FSGI mendorong pemerintah khususnya di NTB, untuk fokus pada pemulihan literasi dan numerasi dasar, mengadakan pelatihan guru berbasis praktik pembelajaran nyata, mengembangkan komunitas belajar guru di sekolah dan kabupaten.
Kemudian, dalam jangka panjang membangun budaya membaca sejak SD. Menata sistem rekrutmen dan pengembangan profesi guru berbasis kompetensi. Menjadikan peningkatan mutu pembelajaran sebagai agenda daerah.
“Untuk sarana, ketersediaan buku, perpustakaan, akses internet, laboratorium, dan lingkungan belajar yang baik tentu membantu. Namun, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa pengaruh guru dan kualitas pembelajaran biasanya lebih besar dibandingkan pengaruh fasilitas dan sarana,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Penilaian dan Pembelajaran, Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTB, Yulia Hidayati menyebut, hasil TKA pada jenjang SD-SMP sebagai pertimbangan awal untuk melakukan atau merencanakan sebuah program yang berbasis data. Karena itu, BPMP dan dinas terkait di kabupaten/kota maupun provinsi, melihat pelaksanaan TKA ini sebagai langkah baik, evidence-based (berbasis data) yang akan menentukan program berikutnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa faktor penyebab hasil TKA sementara yang rendah merupakan akibat dari proses adaptasi terhadap sistem baru. Sebelumnya, siswa menjalani asesmen dengan sistem ujian sekolah, mesti menyesuaikan diri dengan sistem asesmen baru yakni TKA.
“Jadi mungkin di situ ada gap, untuk mengadaptasi terhadap sistem yang baru. Jenis soalnya. Karena kan jenis soalnya sudah terkurasi yang memang menggambarkan daya nalar, logika berpikir,” jelas Yulia.
Senada dengan Mansur, Yulia juga melihat, ketidakmerataan kondisi setiap sekolah juga menjadi dalang kenapa hasil TKA cukup rendah. Ketidakmerataan dimaksud seperti kompetensi guru, kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar sekolah, hingga sumber daya dan sarana prasarana sekolah.
“Jadi dari situ menurut saya juga memberi andil untuk hasil TKA ini,” terangnya.
Terkait intervensi apa yang akan pihaknya lakukan bersama Dinas Pendidikan, BPMP masih menunggu hasil TKA yang utuh dan lengkap. Dengan demikian, upaya perbaikan dan evaluasi dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh.
Kendati demikian, ia berharap hasil TKA final nanti dapat menjadi kompas bagi pemangku kebijakan baik di level daerah maupun sekolah untuk meramu kebijakan yang lebih baik. (sib)
