Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa memastikan sudah menyiapkan beberapa lokasi alternative sebagai upaya mempercepat rencana pembangunan program hilirisasi unggas. Pasalnya, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama di Desa Serading.
“Saya pikir persoalan administrasi atas aset di Desa Serading dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa tuntas. Kalaupun tidak bisa, kita sudah siapkan delapan lokasi lainnya dalam mendukung program tersebut,” kata Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapperida, Andi Kusmayadi kepada Suara NTB, Selasa (2/6).
Andi mengatakan, delapan lokasi tersebut yakni berada di Kerekeh, Serading, Batudulang, Gapit, Moyo Hilir, Labangka, Tanjung Santong, dan Lopok. Semua lokasi tersebut, sudah disurvei oleh Berdikari dan dianggap layak sebagai lahan pengganti, sehingga tinggal menunggu informasi lebih lanjut.
“Pada prinsipnya semua skema sudah kita siapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung program tersebut. Bahkan kalau secara timeline Berdikari itu masih sebatas normal dan sesuai jadwal yang ditetapkan,” jelasnya.
Ia melanjutkan, delapan lokasi tersebut memiliki luas sekitar 10 hektar dengan status lahan milik pemerintah dan juga milik masyarakat. Bahkan ada beberapa skema yang saat ini tengah didorong oleh pemerintah, yakni mengutamakan lahan milik pemerintah dengan beberapa syarat tertentu. Salah satunya jarak ke sumber air mudah diakses.
“Kalau persyaratan lokasi rata-rata memiliki luas sekitar 10 hektar dan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Berdikari dengan proyeksi 20 tahun kedepan terjadi pertumbuhan penduduk. Tinggal kita menunggu informasi lebih lanjut,” ucapnya.
Sebelumnya,Kementan bersama Provinsi NTB dan Pemkab Sumbawa melakukan peletakan batu pertama di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Jumat (6/2/2026). Namun setelah diletakkan batu pertama hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan terkait pelaksanaan proyek yang ditaksir menelan anggaran Rp1,3 triliun tersebut.
Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian RI, Dr. Makmun, saat peletakan batu pertama menegaskan kehadiran industri perunggasan terintegrasi di NTB, merupakan bagian dari terobosan besar pemerintah. Hal itu dilakukan sebagai upaya membangun ekosistem perunggasan nasional di luar Pulau Jawa.
“Program ini mencakup penguatan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, hingga menjamin ketersediaan day old chick (DOC) bagi peternak daerah,” ucapnya.
Ia melanjutkan, NTB memiliki posisi yang sangat strategis karena produksi jagungnya menempati peringkat tiga nasional. Apalagi jagung ini menjadi penyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan ternak unggas.
“Dengan potensi sebesar ini, sangat tidak masuk akal jika NTB terus bergantung pada pasokan bibit dan sistem dari luar daerah. Sehingga pemerintah membangun proyek ini,” ujarnya.
Makmun mengaku, selama ini peternak di NTB telah memiliki pengalaman panjang dalam beternak unggas. Namun, keterbatasan akses terhadap bibit unggul dan pakan menjadi hambatan utama.
