Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mempercepat integrasi data sektoral seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemandirian data daerah sekaligus mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah menegaskan bahwa penerapan satu data menjadi instrumen penting dalam pengendalian pembangunan daerah. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan akan memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan tepat sasaran. “Data yang valid dan terintegrasi menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan. Dengan satu data, program pembangunan dapat dirancang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Forum SDI KSB juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan dan pengelolaan data sektoral. Pemerintah daerah menilai integrasi data sangat penting untuk mendukung berbagai program unggulan yang saat ini tengah dijalankan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) KSB yang juga Ketua Forum SDI, Hairul mengungkapkan bahwa Indeks SDI KSB tahun 2025, mencapai 81,9 poin dengan predikat ‘Baik’ berdasarkan hasil penilaian final Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Meski demikian, pemerintah daerah masih berupaya meningkatkan kualitas tata kelola data, khususnya pada aspek perencanaan. Untuk itu, sebanyak 40 OPD yang berperan sebagai wali data pendukung diminta segera menyusun dan menetapkan daftar data prioritas perangkat daerah. “Harus cepat karena data itu selanjutnya akan divalidasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk ditetapkan sebagai daftar data prioritas daerah,” tegas Sekda.
Hairul menegaskan, penyusunan data prioritas menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data yang dikelola perangkat daerah memiliki standar yang sama dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan.
Selain itu, Sekretariat SDI bersama Dinas Kominfo juga diinstruksikan untuk segera merampungkan dokumen rencana aksi SDI. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam mengelola dan menyajikan data yang selaras dengan arah pembangunan daerah, termasuk mendukung implementasi program Kartu Sumbawa Barat Maju serta program Sumbawa Barat Maju Luar Biasa.(bug)
