Selong (Suara NTB) – Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur (Lotim), Amrul Jihadi mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan melakukan sensus ekonomi bukan Juni 2026 ini dapat hasilkan data yang lebih tajam dan detail. BPS yang merupakan lembaga vertikal tidak akan sekadarnya menghasilkan data.
Among, panggilan akrab Ketua DPC Partai Demorat Lotim itu mengharapkan sensus yang dilakukan oleh BPS tidak sekadar formalitas, melainkan mampu menangkap realitas sosial-ekonomi di lapangan dengan tingkat ketelitian dan ketajaman yang tinggi.
Menurut Among, hasil sensus yang akurat menjadi fondasi mutlak bagi arah pembangunan ke depan. “Kami berharap BPS melakukan sensus sedetail dan setajam mungkin. Data yang dihasilkan harus mencerminkan kondisi riil. Jangan sampai ada data yang bias atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya di masyarakat,” ujarnya, menjawab Suara NTB, Jumat (5/6/2026).
Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan ketepatan sasaran program pemerintah. Selama ini, data menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih didominasi oleh sektor pertanian. Ironisnya, berbagai program intervensi ekonomi seringkali justru kurang fokus pada sektor ini. Alokasi anggaran dan kebijakan lebih banyak diarahkan pada bantuan sosial dan upaya penurunan angka kemiskinan.
“Meskipun pertanian menjadi penyumbang utama PDRB, perhatian terhadap sektor ini belum sebanding dengan kontribusinya. Program-program seringkali lebih fokus pada aspek konsumtif dan jaring pengaman sosial, dibandingkan mendorong produktivitas sektor pertanian itu sendiri,” tambah anggota DPRD tersebut.
Kondisi ini, menurut DPRD, perlu segera dibenahi. Oleh karena itu, kehadiran sensus ekonomi yang lebih detail dan akurat menjadi sangat krusial. Tidak cukup hanya dengan data agregat, pemerintah membutuhkan data mikro yang bisa mengungkap struktur ekonomi hingga ke tingkat desa, jenis komoditas unggulan, serta pelaku usaha di sektor informal dan pertanian.
“Dengan data sensus yang lebih detail, pemerintah bisa memberikan saran dan masukan yang tepat. Misalnya, program apa yang benar-benar dibutuhkan petani di suatu daerah, atau jenis bantuan modal seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bukan sebaliknya, memberikan bantuan yang bersifat general dan tidak menyentuh akar masalah,” jelasnya.
DPRD juga menyoroti bahwa data yang akurat akan menjadi penentu kebijakan jangka panjang. Keputusan terkait alokasi anggaran, pengembangan infrastruktur, hingga penentuan sektor prioritas bergantung sepenuhnya pada validitas data yang dihasilkan BPS.
“Jangan sampai pembangunan berjalan di tempat, atau bahkan salah arah, karena keputusan diambil berdasarkan data yang kurang tajam,” tegasnya.
Lebih jauh, pihak DPRD meminta agar peta data dari sensus yang akan datang mampu menunjukkan disparitas antara kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan porsi program pemerintah yang menyasar sektor tersebut. Hal ini diharapkan dapat memicu pergeseran fokus kebijakan, dari dominasi bantuan sosial yang bersifat jangka pendek, menuju investasi produktif di sektor pertanian dan ekonomi rakyat.
“Sensus ekonomi yang detail akan menjadi ‘kaca mata’ bagi pemerintah. Dengan data itu, kita bisa melihat bahwa menguatkan sektor pertanian adalah kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bukan sekadar menunggu hasil dari bantuan sosial yang belum tentu berkelanjutan,”
.
BPS masih terus melakukan pendataan di berbagai wilayah. Diharapkan, seluruh proses sensus dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mampu menjadi rujukan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada sektor riil dan berkelanjutan.
Sebelumnya, saat nembuka pelatihan petugas sensus, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Wahyudin, mengingatkan bahwa data Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan komitmen untuk menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan benar-benar berguna.
Wahyudin juga meminta petugas menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu yang ditentukan, mengingat adanya tahap lanjutan seperti penanganan data anomali. “Sekarang ini kita serba cepat. Setiap minggu akan ada data anomali, dan ini harus diselesaikan dalam tiga hari,” ujarnya.
Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 ini diikuti oleh 1.336 orang yang terbagi dalam 34 kelas dan berlangsung dalam lima gelombang. Dengan melibatkan 17 instruktur daerah, pelatihan akan berjalan hingga 13 Juni mendatang. Target dari kegiatan ini adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, teliti, dan berintegritas, yang memahami prosedur operasional standar (SOP), metodologi, serta konsep sensus sehingga menghasilkan pendata yang handal untuk SE 2026. (rus)
