L
Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) tengah mendorong perubahan status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Langkah ini diambil agar pengelolaan air minum lebih leluasa dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Abdullah SE, menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (10/6/2026) mengatakan saat ini posisi PDAM masih sebagai perusahaan daerah. Pihaknya sudah menyiapkan rancangan peraturan daerah (perda) untuk perubahan status menjadi Perumda.
“Kami sudah siapkan draf rancangan perda, bahkan sejak 2022 dan 2023 diusulkan jadi Perumda namun sempat ditunda. Sekarang sudah menjadi rancangan yang akan dibahas bersama bagian hukum,” ujar Abdullah.
Menurutnya, perubahan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan status Perumda, manajemen lebih leluasa, terutama dalam pengelolaan keuangan secara mandiri.
Saat ini, jumlah pelanggan PDAM Lotim mencapai 34.000 pelanggan. Abdullah meyakini potensi pelanggan di Lotim sangat besar mengingat jumlah penduduk yang banyak. Untuk mencapai syarat menjadi PT (Perseroan Terbatas) minimal dibutuhkan 50.000 pelanggan.
“Sementara dengan status Perumda, eksisting 34.000 pelanggan sudah bisa. Kami yakin PDAM tidak akan kesulitan mencapai 50 ribu pelanggan ke depan,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya integrasi antara pemerintah desa (Pemdes) dengan pengelolaan air minum desa (Pamdes) yang memiliki sumber air sendiri. “Pemdes harus terintegrasi dengan Pamdes yang punya sumber air, supaya layanan tetap berjalan dan ekonomi masyarakat bergerak,” tambahnya.
Secara nasional, berdasarkan data 2024, terdapat 34 PDAM yang didorong untuk berubah status, termasuk PDAM Lotim dan PDAM Bima.
Pelaksana Tugas Direktur PDAM Lotim, Sopyan Hakim, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi perusahaan saat ini. Per akhir 2024, jumlah pelanggan tercatat 32.898 sambungan, dengan rincian 29.036 aktif dan 3.862 tidak aktif. Penambahan pelanggan sepanjang 2023 hanya 48 sambungan (SR).
PDAM berkomitmen untuk meningkatkan penambahan pelanggan. Setelah mengelola SPAM Pantai Selatan diyakini jumlah sambungan rumah ini akan bisa lebih banyak.
Selanjutnya disampaikan, kendala lainnya tingkat kehilangan air (non-revenue water) mencapai 31,06 persen. Wilayah dengan elevasi tinggi tidak bisa dilayani 24 jam. Kerusakan jaringan yang membutuhkan perbaikan. Serta banyak water meter rusak, terutama yang berusia di atas 5 tahun sehingga akurasi menurun.
Selain itu, efisiensi penagihan rendah, biaya operasional terlalu tinggi dibanding pendapatan, pencatatan meter tidak akurat karena tidak dilakukan pencatatan langsung, serta piutang yang sangat tinggi.
“Kepada petugas pembaca meter, kami ingatkan jangan pakai asumsi dalam membaca. Kami harap ada penambahan debit air ke depan,” ujarnya.
Sopyan optimistis dengan perubahan status dari PD menjadi Perumda, manajemen bisa lebih profesional dan mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut. (rus)
