Mataram (Suara NTB) – Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) NTB mulai membahas rentetan masalah yang terjadi di NTB selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Beberapa yang menjadi sorotan di antaranya Pembentukan Provinsi Sumbawa (PPS), aset di Gili Tramena, kekerasan seksual, kenaikan harga bahan pokok, hingga penyalahgunaan narkotika.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupeda mengatakan, butuh penanganan khusus dalam menangani rentetan masalah tersebut. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah kasus kekerasan seksual. Pemerintah Provinsi bersama dengan Forkopimda berencana menyusun kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) yang akan diterapkan di seluruh pondok pesantren di NTB.
“Kita bersepakat soal pelecehan seksual. Kita akan membentuk kode etik dan SOP untuk seluruh pondok pesantren, dan seluruh pondok harus menaati SOP tersebut,” ujarnya usai pertemuan dengan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Gubernur NTB, Kamis (18/6).
Penyusunan kode etik dan SOP tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada 15 Juli mendatang. Selain itu, persoalan lahan Gili Tramena juga menjadi perhatian khusus. Apalagi mengingat sejumlah permasalahan yang ada di kawasan itu berkaitan dengan kepemilikan lahan yang dinilai ilegal.
“Masalah Gili Tramena akan dibahas secara khusus dengan melibatkan seluruh stakeholder agar ditemukan solusi yang tepat,” katanya.
Isu penyalahgunaan narkoba juga akan menjadi fokus pembahasan tersendiri. Isvie menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan komprehensif sehingga memerlukan forum khusus yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Di sisi lain, kenaikan harga kebutuhan pokok akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah berencana melakukan operasi pasar sebagai langkah untuk menekan gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat.
“Dengan naiknya BBM tentu memiliki implikasi terhadap kenaikan harga. Karena itu, pemerintah akan melakukan operasi pasar,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut juga sempat muncul pembahasan mengenai Peraturan Daerah (Perda) terkait pondok pesantren. Namun, disebutkan tidak ada pembahasan ataupun keputusan mengenai revisi Perda yang dimaksud.
Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, juga mengatakan hal serupa. Sejumlah persoalan yang dibahas hari ini merupakan masalah yang terjadi selama satu tahun terakhir di NTB. Pembahasan kali ini, katanya membutuhkan pembahasan lanjutan mengingat banyaknya masalah yang dibahas.
Misalnya saja, kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika membutuhkan diskusi lanjutan soal penyelesaiannya. Begitupun dengan masalah-masalah lain seperti masalah aset di Gili Tramena, PPS, dan lainnya. (era)
