Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB tengah menggodok subtansi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sumbangan Pendidikan. Melihat dinamika tanggapan pro kontra masyarakat terkait Raperda tersebut, wakil rakyat di DPRD NTB berkomitmen akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada semua elemen masyarakat untuk memberikan masukan dan sarannya.
Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Sudiartawan yang memimpin langsung pembahasan Raperda sumbangan pendidikan tersebut menyebutkan bahwa pihaknya akan mengundang sejumlah pihak untuk menggali masukan dan pendapatnya. Salah satunya adalah para Kepala Sekolah SMA/SMK di NTB.
“Nanti kami akan mengundang beberapa kepala sekolah untuk mendengarkan pendapat mereka terkait Raperda ini. Kami ingin memperoleh masukan secara langsung dari pihak yang selama ini berada di garis depan penyelenggaraan pendidikan,” ujar Sudiartawan pada Kamis (18/6).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak yang berkepentingan mendapat ruang untuk menyampaikan pandangan sebelum pembahasan Raperda tersebut dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Masukan dan pendapat dari kepala sekolah dinilai penting untuk memperkaya materi Raperda tersebut.
“Kami ingin mendapatkan gambaran yang utuh. Semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dalam mengambil keputusan terbaik terkait Raperda ini,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Komisi V DPRD NTB juga memastikan akan menggali masukan dari unsur kelompok masyarakat yang menolak Raperda tersebut. Pihaknya ingin mendengarkan landasan penolakannya, sehingga perda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat NTB.
“Mengingat Raperda ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat, ada pro kontra. Bahkan kami juga menerima surat masuk dari kelompok masyarakat yang menolak raperda ini. Maka karena itu kami perlu mendengarkan masukan dari semua pihak secara objektif dan terbuka,” tegasnya.
Politisi partai Gerindra itu menegaskan bahwa pihaknya memastikan proses pembahasan akan dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik.
Maka seluruh stakeholder terkait akan diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan masukkannya lewat forum rapat dengar pendapat. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang akan dilahirkan nanti benar-benar menjawab kebutuhan dunia pendidikan kita,” katanya.
Terakhir ditegaskan Sudiartawan bahwa tujuan dari raperda sumbangan pendidikan ini untuk memberikan kepastian hukum terkait mekanisme partisipasi masyarakat dan potensi implikasinya terhadap akses pendidikan bagi peserta didik. (ndi)
