Giri Menang (Suara NTB) – Komisi III DPRD Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Anggota DPRD Lobar dari Partai Ummat, M. Jaenudin menyoroti rendahnya serapan anggaran pada bidang Pekerjaan Umum yang mengakibatkan banyak anggaran yang mengendap. Pasalnya, hampir 50 persen anggaran yang tak terealisasi, mengakibatkan tak bisa dinikmati masyarakat.
Selain tingginya anggaran tak terealisasi, Dewan juga kecewa dengan ketidakhadiran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Sehingga rapat pun diskors atau ditunda untuk dilanjutkan pada Jumat (26/6/2026). “50 persen itu (tak terealisasi) di Dinas PU, kan banyak itu, anggaran pembebasan lahan belum,” kata politisi asal Narmada, Kamis (25/6/2026).
Anggaran yang belum terealisasi itu berasal dari rencana pembangunan gedung Islamic Center dan jalur dua Gerung yang nilainya Rp80 miliar. Selain itu, ada program yang belum terealisasi maksimal, sehingga dari total anggaran kurang lebih Rp150 miliar banyak yang masuk Silpa. Pihaknya menyayangkan rendahnya realisasi anggaran tersebut, sehingga berdampak tidak bisa dinikmati oleh masyarakat.
Seharusnya jika tidak terealisasi, anggaran itu bisa dialihkan untuk program lain yang lebih mendesak. Sementara sebelumnya, dalam rapat pembahasan Rabu (24/6)2026) lalu diwarnai ketegangan. Rapat yang sedianya menjadi ajang evaluasi kinerja mitra kerja terpaksa diskors oleh pimpinan rapat menyusul minimnya kesiapan perwakilan dinas terkait dalam menyajikan data yang dibutuhkan.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Komisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP), Dinas Lingkungan Hidup (LH), dan Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar hanya diwakili oleh para Sekretaris Dinas (Sekdis). Kendati secara administratif kehadiran mereka dianggap sah, namun sepanjang jalannya pembahasan, para perwakilan dinas tersebut dinilai tidak mampu menguasai data teknis maupun capaian kinerja yang tertera dalam dokumen LKPJ.
Ketidakmampuan delegasi dinas dalam menjawab pertanyaan krusial dari para anggota dewan memicu kekecewaan. Jaenudddin juga menyorot kondisi tersebut. Menurutnya, pembahasan LKPJ adalah agenda vital yang menyangkut akuntabilitas anggaran dan kinerja pemerintah daerah, sehingga tidak bisa diwakilkan oleh pihak yang tidak memahami substansi data.
“Saya mengusulkan kepada pimpinan rapat agar pembahasan ini segera diskors atau ditunda sampai dinas terkait benar-benar siap dengan data-datanya,” ujar Jaenuddin.
Jaenuddin menekankan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghambat kinerja dinas, namun ia menuntut profesionalisme dari eksekutif. Ia mendesak pimpinan rapat untuk memberikan tenggat waktu yang jelas agar para kepala dinas dapat hadir langsung memberikan penjelasan.
“Kita berikan sampai kapan kepala dinas terkait ada waktu untuk menghadiri rapat LKPJ dengan kami di Komisi III. Kehadiran mereka mutlak diperlukan agar tidak terjadi perdebatan yang tidak berujung karena kurangnya pemahaman data di lapangan,” tegas Jaenuddin.
Merespons usulan tersebut, pimpinan rapat Komisi III, Hj. Rabiatul Khairiyah, mengambil sikap tegas. Setelah mendengarkan masukan dari sejumlah anggota dewan lainnya, ia akhirnya memutuskan untuk menunda rapat tersebut. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menjaga kualitas pengawasan legislatif agar tidak sekadar menjadi formalitas belaka.
Sementara itu, Asisten III Setda Lobar H. Fauzan Husniadi dalam jawaban LKPJ Bupati mengatakan bahwa capaian realisasi belanja pada tahun 2025 terkendala salah satunya karena tidak terealisasinya pembebasan lahan untuk rencana pembangunan gedung Islamic Center pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Selain itu, berasal dari anggaran program subsidi pinjaman modal tanpa bunga pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah karena terkendala pembayaran Bunga setiap enam bulan sekali sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Diakui akumulasi dari sisa anggaran beberapa OPD juga menjadi penentu persentase capaian belanja daerah. (her)
