Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 15.000 keluarga kurang mampu di Provinsi NTB akan mendapatkan sambungan listrik yang dibantu oleh Kementerian ESDM, melalui PLN, melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) pada tahun 2026.
Program BPBL, kata General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, Sri Heny Purwanti, adalah program strategis pemerintah untuk mendorong pemerataan akses energi hingga ke pelosok desa. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi rumah tangga.
“Hingga tahun 2025, realisasi BPBL di NTB telah mencapai 12.300 rumah tangga. Untuk tahun 2026, alokasi yang direncanakan sebanyak 15.000 rumah tangga penerima manfaat, dengan tahap pertama sebanyak 6.500 rumah tangga,” kata Sri.
Program ini menyasar rumah tangga miskin dan tidak mampu yang selama ini belum menikmati sambungan listrik PLN atas nama sendiri. Target BPBL adalah mewujudkan akses listrik yang merata hingga ke pelosok desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan prinsip keadilan energi.
Sri Heny menambahkan, penerima manfaat akan memperoleh paket bantuan lengkap berupa biaya penyambungan listrik, satu unit kWh meter prabayar, instalasi rumah sederhana, tiga titik lampu, dua stop kontak, satu colokan, Sertifikat Laik Operasi (SLO), serta token listrik perdana senilai Rp100 ribu.
Untuk dapat masuk sebagai penerima program ini, proses pengusulan penerima bantuan dimulai dari tingkat desa, kemudian diverifikasi secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Setelah ditetapkan, PLN melakukan pemasangan.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, calon penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya berasal dari rumah tangga tidak mampu yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta belum pernah memiliki sambungan listrik PLN atas nama sendiri.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM NTB, Samsudin, mengatakan meskipun rasio elektrifikasi NTB saat ini sudah mendekati 100 persen, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Sebagian warga masih bergantung pada sambungan listrik milik tetangga atau anggota keluarga lainnya.
“Ketika kami melakukan verifikasi di lapangan, ternyata masih ada masyarakat yang menikmati listrik dengan cara menyambung dari rumah tetangga atau keluarganya. Mereka belum memiliki kWh meter sendiri. Karena itu program BPBL sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses listrik yang layak dan aman,” ujarnya di Mataram, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Samsudin, data calon penerima manfaat telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah sebelum diintegrasikan dengan data PLN dan Kementerian ESDM. Langkah ini, katanya untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Pemerintah daerah juga mendorong agar program BPBL diprioritaskan bagi desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang masih tinggi. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya meningkatkan akses energi, tetapi juga menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.
“Yang terpenting adalah bantuan ini tepat sasaran dan mampu membantu masyarakat yang selama ini belum memiliki sambungan listrik sendiri. Dan untuk tahun ini, di sinergikan dengan program perioritas Desa Berdaya, sasarannya adalah desa-desa dengan tingkat miskin ekstremnya tinggi,” demikian Samsudin.(bul)
