Mataram (Suara NTB) – Setelah sempat digoyang isu dualisme kepengurusan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi NTB dibawah komando Ketua DPW, Nadirah Al-Habsy terus memperkuat konsolidasi internal.
Pada Kamis (25/6) Nadirah resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan terbaru kepada seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB kabupaten/kota se-NTB. Penyerahan SK tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang digelar di Sekretariat DPW PBB NTB, di Mataram.
Penyerahan SK tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat legalitas kepengurusan partai sekaligus sebagai langkah konsolidasi internal untuk emastikan seluruh struktur organisasi PBB di NTB berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam keterangannya, Nadirah mengatakan bahwa SK yang diserahkan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum sehingga memiliki kekuatan hukum tetap sebagai dasar pelaksanaan roda organisasi partai di daerah.
“Alhamdulillah yang hadir tadi semuanya, walaupun ada yang sedang sakit seperti dari Kabupaten Bima dan Kota Mataram. Tapi semua berjalan lancar,”ujar Nadirah Al-Habsyi dan Juga Istri dari Sekwil GP Ansor NTB, Arman Anwar
Ia menegaskan, terbitnya SK terbaru sekaligus menjadi bukti bahwa kepengurusan Partai Bulan Bintang saat ini sah dan berada di bawah kepemimpinan Yuri Kemal Fadlullah sebagai Pelaksana Jabatan (Pj) Ketua Umum PBB.
Menurut Nadirah, kepastian legalitas tersebut diharapkan dapat mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang serta menjadi landasan kuat bagi seluruh kader untuk fokus membesarkan partai.
“Ini membuktikan intinya keabsahan kepengurusan PBB itu di bawah kepemimpinan Pj Ketua Umum. Sudah keluar, mari kita rapatkan barisan untuk membesarkan Partai Bulan Bintang. Soal beda pandangan itu hal biasa,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, DPW PBB NTB juga memastikan tidak ada perubahan besar dalam struktur kepengurusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada kepengurusan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) setelah ketua sebelumnya mengundurkan diri untuk fokus mengembangkan usaha dan bisnis.
“Tidak ada perubahan dari SK Ketua Umum sebelumnya, kecuali KSB yang mengundurkan diri karena fokus merantau dan mengurus bisnis,” jelas anggota DPRD Provinsi NTB itu.
Penyerahan SK ini menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi yang tengah dilakukan PBB NTB untuk memperkuat koordinasi antara DPW dan DPC di seluruh daerah. (ndi)
