Selong (Suara NTB) – Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani (FWLR), Royal Simbahulun menyoroti masih rendahnya standar upah bagi para pelaku wisata di kawasan Gunung Rinjani. Ia menegaskan, pembangunan pariwisata Rinjani ke depan harus mengedepankan etika dan keadilan. Dimulai dari peningkatan kesejahteraan para pekerja di lini terdepan, seperti porter dan pemandu wisata (guide).
Royal mengungkapkan, persoalan upah layak ini menjadi salah satu tantangan serius yang hingga kini masih perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, keadilan bagi semua pelaku—mulai dari porter, guide, pelaku usaha, masyarakat lokal, hingga pengelola kawasan—harus menjadi fondasi utama.
“Salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian adalah kesejahteraan para pekerja, terutama terkait standar upah yang layak dan kondisi kerja yang sehat serta manusiawi,” ujarnya, menjawab Suara NTB via telepon.
Ia menjelaskan, rendahnya standar upah sering kali berkaitan erat dengan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Royal mengingatkan para pelaku usaha agar tidak terjebak dalam perang tarif yang hanya mengandalkan penurunan harga tanpa memperhatikan kualitas pelayanan dan hak-hak pekerja.
“Kalau hanya berlomba menurunkan harga, dampaknya bukan hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga kualitas pelayanan, keselamatan wisatawan, hingga citra Rinjani sebagai destinasi wisata,” katanya.
Karena itu, Royal menegaskan pariwisata Rinjani harus dibangun di atas prinsip profesionalisme, keselamatan, dan keberlanjutan, di samping keadilan upah.
Butuh Kolaborasi Pemangkun Kepentingan untuk Tingkatkan Citra Rinjani
Selain menyoroti aspek upah, Royal menilai peningkatan citra Rinjani sebagai destinasi wisata alam kelas dunia juga membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan sarana dan prasarana jalur pendakian, profesionalisme pelaku usaha, serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan dinilainya sebagai faktor penting untuk memperkuat daya saing. Ia juga mengakui bahwa berbagai perbaikan pengelolaan telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, berkat pergeseran pendekatan FWLR dari kritik menuju kolaborasi dengan pemerintah.
“Hasilnya cukup nyata. Kondisi pengelolaan wisata Rinjani saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu,” jelasnya.
Terkait polemik Agam Rinjani yang kembali mencuat, Royal menilai hal tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Ia menegaskan bahwa pro dan kontra di ruang publik harus disikapi dengan data dan fakta, bukan sekadar asumsi media sosial. Meskipun aksi penolakan terhadap rencana kedatangan Agam dinilai sebagai reaksi spontan dari masyarakat yang kecewa, Royal mengingatkan agar kepentingan pariwisata Rinjani tetap ditempatkan di atas kepentingan individu.
“Rinjani merupakan destinasi wisata yang dibangun oleh kerja keras banyak pihak selama puluhan tahun. Jangan sampai polemik yang melibatkan perseorangan mengganggu upaya bersama dalam menjaga keselamatan pendaki, meningkatkan kualitas pelayanan, melestarikan lingkungan, dan memperkuat citra positif Rinjani. Yang terpenting saat ini adalah memastikan kesejahteraan para pekerja dan keberlanjutan ekosistem wisata,” tegasnya. (rus)
