Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD NTB, menyoroti kinerja Dinas Pertanian Provinsi NTB yang masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Padahal sektor pertanian merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat NTB.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Hj. Megawati Lestari. Dia menyebutkan bahwa program-program yang ada di Dinas Pertanian masih belum dirasakan dampaknya oleh petani.
“Sektor pertanian ini adalah tulang punggung ekonomi NTB, sehingga kebijakan dan program harus dipastikan berdampak. Tapi kondisi dilapangan masih banyak ditemukan persoalan serius,” ungkap Megawati saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas pertanian pada Selasa (30/6).
Disebutkan Mega bahwa dinas pertanian merupakan salah satu OPD yang memiliki program dan anggaran yang cukup gemuk. Bahkan dari sisi serapan anggaran juga cukup baik.
Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan program tidak bisa hanya diukur dari kinerja realisasi anggaran saja. Tapi yaht paling penting adalah sebesar besar dampak dan manfaat yang dapat dirasakan dari program-program tersebut.
“Efektifitas program perlu dievaluasi secara menyeluruh, dukungan anggaran besar tapi manfaat belum dirasakan secara merata. Keberhasilan kinerja harusnya diukur dari peningkatan kesejahteraan petani,” kata Mega.
Diungkapkan politisi partai Golkar itu, salah satu persoalan laten yang dihadapi petani adalah soal kelangkaan pupuk setiap kali datang musim panen. Padahal dari sisi distribusi, jatah pupuk subsidi ke NTB suda cukup, namun dilapangan justru petani kesulitan mendapatkannya.
“Misalnya soal pupuk bersubsidi, selalu menjadi persoalan berulang setiap musim tanam, kelangkaan, selalu terjadi. Saya melihat dinas pertanian tidak serius, kenapa tidak pernah selesai persoalan pupuk ini,” katanya.
“Perlu ada inovasi dalam menyelesaikan persoalan pupuk ini. Saya melihat pengawasan tidak jalan, padahal ada anggaran pengawasan. Kedepannya kita minta jangan terjadi lagi,” sambungnya.
Mega juga menyinggung terkait dengan pembangunan infrastruktur pertanian yang masih belum optimal. Dibeberapa tempat, infrastruktur pendukung pertanian masih sangat kurang memadai, sehingga hal ini mempengaruhi tingkat produktifitas hasil pertanian.
“Infrastruktur pertanian kita seperti irigasi, embung, jalan usaha tani dan sarana pasca panen yang memerlukan rehabilitasi, ternyata masih belum optimal. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, produktifitas pertanian yang bekelanjuta sulit kita wujudkan,” pungkasya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menyampaikan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi langsung dari pusat. Pemerintah daerah haya melaksanakan tugas pengawasan. Namun demikian sejauh ini distribusi pupuk di NTB tidak ada kendala, semua berjalan lancar.
“Kita juga langsung melihat kondisi dibawah seperti apa, sejauh ini teman-teman saat turun kelapangan, petani bilang aman-aman saja. Meskipun memang tidak mungkin bisa sempurna 100 persen, nah inilah yang harus kita benahi bersama,” pungkasya. (ndi)
