Tanjung (Suara NTB) – Kabar adanya salah satu sekolah dasar di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang mengalami krisis siswa, mendapat tanggapan dari DPRD KLU. DPRD meminta sekolah-sekolah dengan jumlah siswa terbatas, mulai dirancang untuk dapat digabung dengan sekolah terdekat.
“Pemerintah daerah melalui OPD terkait harus mulai memikirkan langkah solutif terhadap sekolah-sekolah yang minim siswa. Misalnya dengan menggabungkan siswa ke sekolah lain, atau bahkan menutup jika memang itu harus dilakukan,” ungkap Anggota Komisi III DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, ST., Selasa (30/6/26).
Menurut dia, krisis murid di satu atau banyak sekolah bukanlah fenomena mengejutkan. Kondisi ini lumrah terjadi di banyak daerah. Menurut dia, krisis murid di sekolah-sekolah disebabkan oleh banyak faktor. Utamanya angka kelahiran di wilayah tersebut yang rendah.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu mengimbangi kondisi tersebut dengan langkah-langkah taktis, seperti melakukan penggabungan (re-grouping). Tujuannya selain meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemerataan fasilitas, buku, dan tenaga pendidik, juga melakukan efisiensi dengan memusatkan dana operasional pada sekolah tersebut. Selain itu, secara sosial, penggabungan sekolah berdampak pada terbukanya ruang interaksi sosial yang lebih luas di kalangan siswa.
Darmaji menyampaikan, Pemda di NTB dan sekitarnya juga secara aktif menerapkan penggabungan atau regrouping . Dinas Pendidikan setempat seperti di Mataram mengambil langkah merger dan penutupan untuk sekolah-sekolah dengan murid terlalu sedikit.
“Kami mendorong Dikbudpora mulai memetakan, dan mengambil langkah penggabungan kepada sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sedikit. Melalui pola ini, pelaksanaan Dana BOS menjadi lebih efisien, kualitas pendidikan juga terjaga,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbudpora KLU, H. M. Najib, M.P.d., kepada wartawan mengungkapkan, salah satu sekolah yakni SDN 6 Tanjung di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung baru memiliki satu orang pendaftar untuk penerimaan siswa baru 2026/2027. Sedangkan keseluruhan siswa dari kelas I hingga kelas VI berjumlah 40 orang saja.
Najib menyebut, salah satu sebab yang disebut-sebut mempengaruhi pilihan masyarakat adalah trauma tembok sekolah roboh sebelum gempa 2018 terjadi.
Faktor lain, kata dia, kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di sekolah tersebut. Persaingan penyelenggaraan pendidikan antar sekolah memberi masyarakat banyak alternatif pilihan untuk bersekolah. Bahkan, untuk kasus SDN 6 Tanjung, Ketua Komite Sekolah setempat tidak menyekolahkan anaknya di sekolah itu.
“Kalau mendengar informasi dari sekolah sekitar, kualitas pembelajaran menjadi pertimbangan. Karena terbukti Ketua Komitenya saja tidak menyekolahkan anaknya di situ,” aku Najib.
Menyikapi potensi krisis siswa, Dikbudpora akan berupaya menerapkan ketentuan zonasi berjalan secara optimal. Masyarakat di sekitar sekolah diharapkan menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut.
“Kita juga akan minta Kepala Sekolah untuk berinovasi meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau sekolah berkualitas, tentu akan menarik minat orang tua siswa,” pungkas Najib. (ari)
