Giri Menang (Suara NTB) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) H. Muhamad Mardiono, secara resmi melantik pengurus DPC PPP se-NTB, termasuk Lombok Barat pada Sabtu (4/7/2026). Setelah dilantik, partai berlambang ka’bah pun siap tancap gas. DPC PPP Lobar mengagendakan sekolah partai hingga target Pileg 2029 bisa merebut kursi pimpinan DPRD.
Ketua DPC PPP Lobar Muhali, Sektretaris M. Munip dan para pengurus sekaligus anggota DPRD Ali Hidayat dan Abdul Majid hadir pada pelantikan tersebut. Usai dilantik, Ketua DPC PPP Lobar Muhali didampingi Sekretaris M. Munip mengatakan bahwa pelantikan ini menjadi suntikan energi baru bagi seluruh kader untuk langsung menancapkan gas melalui berbagai program strategis ke depan.
Muhali menegaskan, fokus utama partai dalam waktu dekat adalah melakukan kaderisasi secara terstruktur. Salah satu program unggulan yang akan segera dilaksanakan adalah Sekolah Partai.
“Sesuai arahan dari Ketua Umum, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kami akan melaksanakan Sekolah Partai dan sekolah kaderisasi. Insyaallah tahap awal akan kami mulai pada bulan September mendatang, dan akan dilakukan secara bertahap hingga menjelang Pemilu 2029,” ujarnya.
Sekolah Kader ini juga sebagai strategi dalam menyiapkan para Kader yang mumpuni menghadapi Pileg. Karena pihaknya menargetkan untuk merebut kembali kursi pimpinan di DPRD Kabupaten Lombok Barat pada Pemilu 2029. Target ini dinilai sangat realistis mengingat kekuatan internal partai yang kini semakin solid, ditambah dengan bersatunya dua tokoh perempuan kuat (Srikandi) PPP Lombok Barat, yakni Dra. Hj. Ermalena, Mhs dan Hj. Wartiah, M.Pd.
“PPP ini adalah partai yang mempunyai sejarah panjang di Indonesia. Kami memanggil kembali kader-kader terdahulu untuk berdiskusi, bermusyawarah, dan bersatu menyolidkan partai. Pada pemilu lalu, kita hanya selisih sekitar 100 suara untuk meraih kursi pimpinan,”paparnya.
“Dengan momentum pelantikan langsung oleh Ketua Umum ini, legalitas kami sudah tidak perlu diragukan lagi, dan ini menjadi langkah awal untuk bergerak lebih progresif,” tambahnya.
Melalui Sekolah Partai dan konsolidasi yang matang, DPC PPP Lombok Barat juga telah menjadwalkan berbagai kegiatan kepartaian, mulai dari agenda politik hingga kegiatan sosial kemasyarakatan guna menyerap aspirasi warga Lombok Barat secara langsung. Sementara itu ketua DPW PPP Provinsi NTB H.Muzihir menyatakan bahwa polemik internal partai PPP telah selesai menyusul dikeluarkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Dengan adanya keputusan tersebut, seluruh kader diminta fokus pada target-target besar partai ke depan tanpa terganggu oleh isu-isu yang tidak perlu ditanggapi. Keputusan PTUN Jakarta yang keluar sekitar satu minggu lalu telah berkekuatan hukum tetap, sehingga status kepengurusan PPP sudah tidak perlu diperdebatkan lagi.
“Kami ingin menegaskan bahwa di mimbar ini, tidak ada lagi perselisihan maupun sengketa setelah keluarnya keputusan PTUN Jakarta kemarin,” ujarnya.
Terkait adanya kesimpangsiuran informasi dari sejumlah pihak, termasuk pernyataan salah satu anggota KPU Provinsi di media sosial, PPP menegaskan akan segera melakukan klarifikasi. Partai menilai pernyataan tersebut muncul karena yang bersangkutan belum mengetahui secara utuh isi dari keputusan PTUN Jakarta.
“Seluruh jajaran pengurus dan simpatisan diimbau untuk merapatkan barisan dan fokus memenangkan target politik PPP di masa mendatang,” tegasnya. (her)
