Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mendukung penuh Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 digelar di Pulau Lombok. Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesra Setda NTB, Amir yang turut mendampingi kunjungan Tim Survei PBNU meninjau sejumlah opsi lokasi muktamar di Pulau Lombok.
Amir mengatakan Pemerintah Provinsi siap memberikan dukungan penuh apabila NTB dipercaya menjadi tuan rumah forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Menurutnya, koordinasi terus dilakukan agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipersiapkan dan didukung secara optimal.
“Pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif menjadikan NTB sebagai salah satu kandidat tuan rumah Muktamar ke-35,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi berbagai kebutuhan agar pelaksanaan muktamar berjalan lancar. “Kami berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan demi kelancaran dan kesuksesan perhelatan besar ini,” tegasnya.
Amir berharap, apabila NTB terpilih sebagai tuan rumah, pelaksanaan muktamar tidak hanya memberikan manfaat dari sisi keagamaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah dinilai akan berdampak positif terhadap sektor perhotelan, transportasi, UMKM, hingga pariwisata.
Selama kunjungan di Lombok, Tim Survei PBNU meninjau tiga lokasi yang diusulkan sebagai arena utama muktamar, yakni Pondok Pesantren Qamarul Huda di Bagu, Lombok Tengah, Pondok Pesantren Islahuddiny di Kediri, Lombok Barat, serta Pondok Pesantren Darul Falah di Pagutan, Kota Mataram.
Pemprov NTB berharap hasil peninjauan tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh kepada PBNU mengenai kesiapan Bumi Gora untuk menjadi tuan rumah Muktamar ke-35.
Ketua Tim Survei PBNU, Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh penilaian objektif terhadap kesiapan masing-masing daerah calon tuan rumah.
Menurutnya, tim memfokuskan penilaian pada kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung, termasuk venue utama, akomodasi, serta akses transportasi.
Selain itu, tim juga mengevaluasi terkait manajemen dan teknis, seperti pendanaan, keamanan, dan penyediaan konsumsi, serta efektivitas waktu persiapan mengingat pelaksanaan muktamar sudah semakin dekat.
“Hasil dari survei lapangan ini akan disusun menjadi laporan objektif yang nantinya diserahkan kepada jajaran Syuriyah-Tanfidziyah PBNU sebagai bahan pertimbangan krusial dalam pengambilan keputusan,” ujar Asrorun. (ndi)
