Mataram (Suara NTB) – Distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB belum merata. Meski tercatat sudah terbangun sekitar 800 dapur, masih banyak daerah yang belum memiliki SPPG terutama di kawasan Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T). Akibatnya, siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui belum merasakan manfaat dari program prioritas tersebut.
Salah satu desa yang belum memiliki SPPG yaitu desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, daerah tersebut terdata dalam kawasan 3T. Menyikapi hal itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Fathul Gani, membenarkan Bukit Tinggi termasuk dalam kawasan 3T. Sehingga hingga kini, belum ada satu pun dapur MBG yang berdiri di daerah tersebut. Alasan belum adanya SPPG di kawasan itu karena akses menuju lokasi dikatakan cukup sulit.
“Topografinya kan susah di sana,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Berdasarkan data resmi BGN, terdapat 126 titik SPPG di kawasan 3T. Dari jumlah tersebut, 102 titik atau 80,95 persen masih dalam proses pembangunan, 16 titik sudah siap operasional, sedangkan enam titik dinyatakan tidak mengalami progres. Pulau Sumbawa menjadi wilayah dengan kebutuhan titik 3T terbanyak, yakni 76 titik atau 60,3 persen dari total kebutuhan NTB. Sementara Pulau Lombok memiliki 50 titik atau 39,7 persen.
“Wilayah 3T merupakan prioritas. Karena itu tetap akan diusulkan agar masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan layanan MBG,” katanya.
Selain wilayah 3T, pemerintah juga memprioritaskan kelompok penerima manfaat lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pemerintah Daerah Petakan Titik Belum Terjangkau MBG
Fathul mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah memetakan titik-titik yang belum terjangkau untuk diajukan kepada Badan Gizi Nasional.
Usulan pembangunan SPPG nantinya disampaikan melalui portal Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melibatkan pemerintah daerah dan koordinator wilayah (Korwil) BGN. Setiap usulan harus disertai data penerima manfaat agar sesuai kebutuhan di lapangan.
Saat ini, kata dia, pemerintah juga masih melakukan proses pendataan penerima manfaat secara by name by address. Setiap siswa harus didaftarkan lengkap beserta identitasnya agar tidak terjadi data ganda.
“Data harus diverifikasi secara detail supaya tidak ada penerima manfaat yang tercatat dua kali. Semakin cepat proses verifikasi selesai, semakin cepat pula layanan MBG dapat dioperasikan,” jelasnya.
Meski sejumlah dapur MBG telah selesai dibangun, belum semuanya dapat langsung beroperasi. Pemerintah masih menunggu kepastian operasional dari Badan Gizi Nasional agar dapur-dapur tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, terutama di wilayah terpencil yang memiliki tantangan akses dan distribusi logistik. (era)
