Tanjung (Suara NTB) – Puluhan kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipastikan menerima bantuan swakelola rehabilitasi pertanian dari pemerintah pusat. Total bantuan yang digelontorkan untuk Poktan di KLU mencapai Rp8,648 miliar.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) KLU, Tresnahadi, S.Pt., Kamis (16/7/2026) mengungkapkan, sebanyak 74 kelompok tani di Lombok Utara memperoleh bantuan swakelola dalam rangka merehabilitasi sarana dan prasarana pertanian. Bantuan ini digulirkan pemerintah pusat untuk memperkuat proses pelaksanaan Ketahanan Pangan di tingkat petani.
“Alhamdulillah, berkat lobi kita ke Kementerian, tahun 2026 ini sebanyak 74 kelompok tani memperoleh bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian senilai total Rp8,6 miliar lebih,” ujar Tresnahadi.
Ia merinci, dari Rp8,648 miliar tersebut, sebanyak Rp4 miliar teralokasikan untuk rehabilitasi jaringan irigasi pertanian (RJIT) kepada 40 kelompok. Artinya, tiap kelompok penerima akan mengelola anggaran masing-masing Rp100 juta. Dengan estimasi beban pajak dan administrasi (biaya konsultan), kelompok masih dapat mengelola angka efektif di atas Rp70 juta.
Ia berharap, skema pengelolaan secara swakelola memberi dampak multi bagi kelompok. Diharapkan, pengerjaan secara mandiri membuat kualitas jaringan irigasi terlaksana dan terawasi dengan baik. Di samping itu, kelompok tani juga memperoleh penghasilan harian dari upah buruh selama proses pengerjaan RJIT tersebut.
Lebih lanjut, selain RJIT, bantuan swakelola digulirkan kepada 11 kelompok untuk mendukung irigasi perpipaan. Tiap kelompok akan memperoleh bantuan senilai Rp97 juta. Pada kelompok penerima ini, pagu alokasi mencapai Rp1,067 miliar. Sedangkan bantuan senilai Rp3,581 miliar diterima oleh 23 kelompok petani dalam bentuk bantuan irigasi perpompaan.
Tresnahadi menjelaskan, alokasi bantuan irigasi perpompaan menyasar petani-petani yang memiliki sumber air, tetapi terkendala oleh teknis distribusi. Diantaranya, sumber air tidak memungkinkan distribusi melalui gravitasi lantaran sawah berada di atas kali/sungai/embung yang ada di sekitar lahan pertanian tersebut.
Sementara, bantuan irigasi perpipaan ditujukan pemerintah untuk mendukung efektifitas dan efisiensi selama proses pengairan areal pertanian. Prasarana tersebut ini digelontorkan untuk mempercepat distribusi air ke area persawahan. Metode distribusi air menggunakan pipa ini akan mengurangi tingkat kehilangan air, serta mempercepat proses distribusi dari titik distribusi ke titik bagi.
“Kita akui, keterbatasan APBD membuat rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian belum maksimal. Oleh karena itu, pendekatan dan lobi melalui APBN ini akan terus kita lakukan. Mudah-mudahan, tahun 2027 mendatang kita juga memperoleh alokasi dari pusat,” tandasnya. (ari)
