Mataram (Suara NTB) – Proses seleksi Sekolah Rakyat tahun pelajaran 2026/2027 di NTB telah rampung. Sedikitnya, akan ada 500 lebih siswa yang akan mengenyam pendidikan di sejumlah Sekolah Rakyat yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) NTB, Ahmad Masyhuri, menjelaskan, jumlah tersebut setelah diakumulasi seluruh total sekolah rakyat yang masih eksisting saat ini.
“Seleksi sudah selesai. Jadi kalau ada yang bertanya seleksi untuk Sekolah Rakyat sekarang ini, sudah. Sudah penetapan peserta didik baru,” ujarnya.
Ia merinci, Sekolah Rakyat tingkat SMA di Lombok Barat menerima 90 siswa, SR jenjang SD di Gunungsari, Lombok Barat juga menerima 60 siswa. Untuk jenjang SMP yang juga berlokasi di Lombok Barat yang tepatnya di Sentra Paramita Mataram juga menerima sekitar 90 siswa. Dan Sekolah Rakyat tingkat SMP di Sumbawa menerima 60 siswa.
Sementara itu, Sekolah Rakyat permanen yang berlokasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima masing-masing 90 siswa untuk semua jenjang, yaitu SD, SMP, dan SMA dengan total 270 siswa.
“Kalau di KLU semuanya SD, SMP, SMA masing-masing 90 siswa. Total 270 karena memang itu nantinya menjadi sekolah permanen,” katanya.
Selain KLU dan Lombok Barat, terdapat juga telah mengalokasikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa. Namun, hingga kini Kabupaten Bima belum masuk dalam daftar penerima.
“Semua kabupaten di Pulau Lombok sudah dapat alokasi Sekolah Rakyat. Bima belum ada, tetapi kita doakan nanti mendapat kejutan jika disetujui pemerintah pusat,” ucapnya.
Terkait pengembangan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah yang belum mendapatkan alokasi, Mantan Kadis Koperasi dan UKM NTB itu mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Sekolah-sekolah yang saat ini telah beroperasi akan tetap berjalan sambil menunggu keputusan mengenai lokasi permanen.
Salah satu lokasi yang masih dikaji adalah lahan bekas Akademi Keperawatan (Akper) di Lombok Timur. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 5,3 hektare yang dinilai berpotensi menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Yang paling pokok di daerah adalah menyiapkan lahan. Di lokasi Akper tersedia lahan sekitar 5,3 hektare. Nanti bagaimana desainnya, itu tergantung pemerintah pusat,” terangnya.
Sekolah rakyat permanen pertama di Nusa Tenggara Barat yang dibangun di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga pertengahan tahun ini, pembangunan fisik Sekolah Rakyat tersebut menunjukkan progres signifikan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo memastikan percepatan pekerjaan sehingga sekolah siap digunakan pada tahun ajaran 2026/2027 yang akan dimulai pada Juni 2026 mendatang. Ia menilai, pembangunan Sekolah Rakyat Lombok Utara menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
Sekolah Rakyat permanen pertama di NTB ini dibangun di atas lahan seluas 6,71 hektare itu akan dilengkapi dengan fasilitas gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa dan guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, lapangan olahraga, hingga fasilitas penunjang lainnya. (era)
