Mataram (Suara NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan akan segera membahas penetapan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), Nurul Adha untuk mengisi posisi Bupati Lombok Barat setelah Lalu Ahmad Zaini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 20 Juli 2026.
“Itu akan kita bahas, segera. Segera akan kita respons dan kita bahas,” ujarnya, Selasa, 21, Juli 2026.
Menyinggung apakah Wabup yang akrab dipanggil Umi Una ini akan ditetapkan sebagai bupati tetap, pelaksana harian, atau penjabat (Pj), Iqbal mengaku belum mengetahui. “Nanti kita lihat apa yang lebih tepat. Lihat prosesnya nanti,” katanya.
Dengan adanya kasus OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat yang belum genap memimpin selama dua tahun ini, Mantan Dubes RI untuk Turki itu mengaku prihatin. Hanya saja, pihaknya meminta masyarakat untuk menunggu nan menghormati proses hukum yang berlaku.
Jangan sampai, kata Gubernur NTB, membuat framing negatif, menuduh, dan menghakimi meski terduga telah dibawa dan diperiksa KPK.
“Trialnya nanti akan ada dalam proses hukum. Jadi kita hormati aja proses hukum yang ada. Dan kita tunggu kesimpulan dari penegak hukum dalam hal ini,” lanjutnya.
Diketahui, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) bersama Kepala Dinas PUPR Lombok Barat, Lalu Ratnawi, ke Jakarta usai melakukan OTT setelah nobar Pildun pada Senin, 20 Juli 2026.
KPK juga membawa Direktur Umum PT Air Minum Giri Menang (AMGM), Sudirman. Mereka dibawa bersama tiga orang lainnya untuk diperiksa di Gedung KPK terkait kasus dugaan korupsi jual beli proyek di PDAM dan lingkup Lombok Barat.
Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo membenarkan pihaknya membawa tujuh orang ke Jakarta malam ini. “Salah satunya adalah Bupati Lombok Barat,” tegas Budi.
Dalam kasus ini pihaknya mengamankan 19 orang yang diduga terkait tindak pidana korupsi. “Seluruhnya sempat menjalani pemeriksaan awal di Markas Brimob Lombok Barat,” pungkasnya. (era)
