Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengusulkan lima ruas jalan dan jembatan masuk Inpres Jalan Daerah (IJD). Dari lima infrastruktur tersebut, tiga merupakan ruas jalan, dua di antaranya jembatan dengan total anggaran mencapai Rp200 miliar. Infrastruktur tersebut di antaranya jalan Kebon Ayu-Lembar, ruas Sampungu-Bajo, serta dua jembatan yang rusak di Wera, Bima.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan proyek yang membutuhkan anggaran besar akan dialihkan ke pusat melalui skema IJD. Hal ini karena NTB belum memiliki cukup anggaran untuk infrastruktur di tahun ini.
“Kalau sifatnya ringan hingga sedang kita bisa tangani. Tapi ukurannya kalau berat di sisi pelaksanaan, berat juga di sisi ongkos kita coba dorong ke program IJD,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya tengah menyusun desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk lima infrastruktur tersebut. Hal ini guna memudahkan proses dan mempercepat persetujuan pusat terhadap proyek-proyek yang diusulkan tersebut.
Dari satu proyek saja, Pemprov membutuhkan hingga Rp50 miliar untuk penanganannya. Misalnya ruas Sampungu-Bajo dengan panjang 48 kilometer. “Kita kan log segment ya, total 48 kilo,” katanya.
Sementara, proyek jalan yang bisa ditangani Pemprov NTB di tahun ini di antaranya proyek jalan di kawasan Sering, yang menjadi lokasi relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Di kawasan itu, kerusakan jalan diakibatkan oleh air yang kerap merendam jalan, apalagi saat musim penghujan.
“Pada musim hujan, orang sudah pasti nggak bisa lewat karena ketinggian airnya sangat berbahaya untuk pengendara sepeda motor,” ungkapnya.
Selain itu, beberapa titik yang akan ditangani tahun ini yaitu jalan di kawasan KSB, kemudian di Sumbawa ruas Simpang Moyo-Ulu Air, dan juga beberapa titik di Tambora. Beberapa titik di Wera juga rencananya akan ditangani tahun ini, namun sebelum itu, Pemprov perlu melakukan verifikasi ke lokasi terlebih dahulu.
“Tadi disebut sama Pak Gubernur. Kami cek, secepatnya akan diverifikasi sama teman-teman di lapangan untuk dilakukan penanganan seperti apa,” tambahnya.
Saat ini, telah ada 20 titik jalan yang akan diverifikasi dan masuk dalam daftar penanganan Dinas PUPRKP. Dari 20 titik ruas tersebut, Pemprov membutuhkan sekitar belasan miliar untuk penanganan total. Ia mengungkapkan, kondisi jalan Pemprov secara umum banyak yang perlu diperbaiki.
“Yang rusak parah satu. Sebenarnya kalau rusak parah tidak terlalu banyak di Lombok,” lanjutnya.
Jalan di Lombok yang mengalami rusak parah di antaranya jalan Lancing, Lombok Tengah, dan jalan Buwun Mas, Sekotong. Namun, panjang jalan yang membutuhkan penanganan tidak panjang, hanya sekitar 1 kilometer.
“Di Buwun Mas itu agak cekung. Itu banyak sekali limpahan dari lereng sampingnya yang kemudian menumpuk di badan jalan,” pungkasnya. (era)
